Perlindungan Keprofesian Saatnya Ditegakkan untuk Guru

By Redaksi 05 Feb 2018, 20:00:13 WIB Suara Guru
Perlindungan Keprofesian Saatnya Ditegakkan untuk Guru

WPdotCOM -- Berita meninggalnya Guru Budi telah viral di media sosial. Berbagai komentar muncul mulai masyarakat, pakar pendidikan, hingga politikus.

Banyak pihak yang menyayangkan kejadian tersebut. Tidak hanya satu dua kali kejadian seperti ini. Pertama kasus yang menimpa Dasrul, guru SMKN 2 Makassar pada Rabu 10 Agustus 2016 lalu yang dianiaya siswa dan orang tuanya. Kedua, kasus Samhudi guru SMP Raden Rahmad, Kecamatan Balongbendo Sidoarjo yang divonis 3 bulan penjara pada 4 Agustus 2016. Ketiga, Jamilah binti M Yusuf yang dipotong rambutnya oleh orang tua siswa karena tidak terima rambut anaknya ditertibkan pada 19 Mei 2016. Keempat, Judi guru SMK Negeri Udanawu, Kabupaten Blitar Jawa Timur, yang dilaporkan oleh siswa dan orang tuanya karena tidak terima atas ucapan yang disampaikan guru tersebut. Kelima Megawati guru SD Rama Sejahtera, Kecamatan Panakukang Makassar, yang dituduh memukul tangan siswanya sampai bengkak saat pemeriksaan kuku pada tanggal 9 April 2016

Beberapa kasus di atas tentu sangat memprihatinkan. Guru sebagai sosok teladan yang seharusnya dihormati, menjadi figur yang selalu salah dan layak dikriminalkan. Dimana perlindungan bagi guru? Siapa yang mampu melindungi guru? Mengapa kejadian yang mendiskreditkan sosok guru terus berlangsung? Berapa banyak lagi guru yang perlu dibui bahkan sampai kehilangan nyawanya untuk membuat negeri ini sadar akan pentingnya perlindungan bagi guru?

Indonesia adalah negara hukum dan  menganut sistem sosial (Civil Sociaty).  Sebagai negara hukum, menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., hak asasi manusia dilindungi oleh hukum, dan setiap warga negara memiliki hak yang sama di mata hukum, tidak terkecuali guru.

Menurut UU Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Pasal 39 ayat (1), “Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan atau satuan pendidikan, wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas. Ayat (2), Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.  Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.”  

Selain UU Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 39 ayat 1 sebagai payung hukum yang memberikan perlindungan kepada guru, perlindungan keprofesian terhadap guru dapat diawali dari Kepala Sekolah selaku pihak yang bertanggung jawab penuh terhadap kejadian yang ada. Sesuai tugas dan fungsi kepala sekolah, yaitu menciptakan iklim sekolah yang kondusif dan menjalin hubungan baik dengan orang tua siswa. Selain Kepala Sekolah, pihak manajemen serta civitas akademika yang ada di dalamnya, perlu turut mendukung terciptanya iklim yang kondusif agar pencederaan terhadap profesi guru tidak terulang kembali.

Selain kepala sekolah, perlindungan terhadap profesi guru juga dapat dilakukan melalui, 1) peningkatan  kompetensi kepribadian guru. Dalam membina siswa, guru harus tegas, berani, berwibawa, dan penyayang. Guru, disamping sebagai seorang pengajar dan pendidik, juga harus berperan sebagai orang tua, sekaligus teman bagi murid-muridnya. Guru tidak boleh jaim, walau tetap harus menjaga wibawanya. Guru pun harus memiliki hubungan yang dekat dengan siswanya dalam konteks sebagai guru dan murid; 2) penanaman pemahaman akan hak dan kewajiban siswa. Pasal 19 UU Perlindungan Anak menyebutkan bahwa setiap anak berkewajiban untuk, (a) menghormati orang tua, wali, dan guru; (b) mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman, (c) mencintai tanah air, bangsa, dan negara, (d) menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan (e) melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Jika kewajiban anak tersebut tidak dilakukan, sekolah perlu melakukan prose pendisiplinan. Hal ini perlu dipahami oleh orang tua; 3)  pembinaan oleh kepala sekolah yang dilakukan secara berkala dan prosedural akan meminimalkan tindak indisipliner dan dapat meningkatkan kompetensi para guru; 4)  peningkatan komitmen organisasi guru dalam memberikan perlindungan profesi; 5) peningkatan pelayanan pihak kepolisian dalam memediasi segala perselisihan; dan 6) serta regulasi kementrian yang mengayomi seluruh pihak dalam hubungannya dengan pendidikan bangsa. Jika perlindugan profesi dilaksanakan dengan baik oleh semua pihak, guru dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan maksimal karena secara hukum dirinya terlindungi sehingga tujuan pendidikan nasional dapat tercapai.

Penulis: Nia Mei Rahmawati, S.Pd (Guru SMKN 8 Kota Malang)




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment