Personal Dilemma; Sebuah Tinjauan Etika Bisnis (Bag. 2)

By Redaksi 16 Apr 2017, 09:19:36 WIB Artikel Ilmiah
Personal Dilemma; Sebuah Tinjauan Etika Bisnis (Bag. 2)

Personal Dilemma

Menyikapi persoalan tujuan hadirnya etiak bisnis sebagai pemandu dinamisasi bisnis, tentunya tidak terlepas dari person-person yang menjalankannya. Pribadi pebisnis, maupun para pekerja di bidang ini, akan mempengaruhi sejauhmana keberhasilan pencapaian target usaha yang dijalani.

Seorang pebisnis, yang memiliki latabelakang pribadi beragam, akan terlihat cara dan trik yang digunakannya dalam menjalankan usaha. Semakin matang profisiensi dan skillnya, turut menentukan sejauhmana hasil dan target pencapaian. Dilema yang sering terjadi, adalah tidak terbentuknya karakter dan prilaku yang selaras dengan kebijakan serta pertauran bisnis secara umum dan khusus.

Karena itu, penting bagi pebisnis, baik para pemilik modal maupun operator lapangan (menejer dan staf),   untuk  memiliki  setidaknya karakter sebagai berikut. Pertama, rasa percaya diri. Karakter ini ini akan melahirkan keyakinan, kemandirian, serta optimisme dalam menjalankan usaha. Kedua, berorientasi tugas dan hasil. Seorang pebisnis atau pekerja bisnis, mestilah seorang yang visoner, tidak berpikir statis, namun berorientasi pada masa depan. Ketiga, spekulatif. Tingkat spekulasi, ternyata wajib dimiliki seorang pebisnis. Bagi pribadi yang merasakan tidak perlu melakukan spekulasi, dipastikan tidak akan mampu mencapai target yang diinginkan.

 

Contoh Kasus Pelanggaran Etika Bisnis

  1. Bidang hukum

Sebuah perusahaan X karena kondisi perusahaan yang pailit akhirnya memutus kan untuk melakukan PHK kepada karyawannya. Namun, perusahaan sama sekali tidak memberikan pesangon sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang tentang Ketenagakerjaan. Dalam kasus ini perusahaan X dapat dikatakan melanggar prinsip kepatuhan terhadap hukum.

  1. Bidang Transparansi

 11 Yayasan X menyelenggarakan pendidikan setingkat SMA. Pada tahun ajaran baru sekolah   mengenakan   biaya   sebesar   Rp500.000,- kepada setiap siswa baru. Pungutan sekolah ini sama sekali tidak diinformasikan kepada mereka saat akan mendaftar, sehingga setelah diterima mau tidak mau mereka harus membayar. Disamping itu, tidak ada informasi maupun penjelasan resmi tentang penggunaan uang itu kepada wali murid. Setelah didesak oleh banyak pihak, yayasan memberikan informasi bahwa uang itu dipergunakan untuk pembelian seragam guru. Dalam kasus ini, Yayasan X dan sekolah, dapat dikategorikan melanggar prinsip transparansi.

  1. Bidang Akuntabilitas

Sebuah Rumah Sakit Swasta, melalui pihak pengurus mengumumkan kepada seluruh karyawan yang akan mendaftar PNS secara otomatis dinyatakan mengundurkan diri. A sebagai salah seorang karyawan di RS Swasta itu, mengabaikan pengumuman dari pihak pengurus. Menurut pendapatnya, ia diangkat oleh pengelola, - dalam hal ini direktur, sehingga segala hak dan kewajiban, berhubungan dengan pengelola bukan pengurus. Pihak pengelola sendiri tidak memberikan surat edaran resmi mengenai kebijakan tersebut. Karena sikapnya itu, A akhirnya dinyatakan mengundurkan diri. Dari kasus ini, RS Swasta itu dapat dikatakan melanggar prinsip akuntabilitas karena tidak ada kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban antara Pengelola dan Pengurus Rumah Sakit.

  1. Pelanggaran Prinsip Pertanggungjawaban

 12 Sebuah perusahaan PJTKI, melakukan rekrutmen untuk tenaga baby-sitter. Dalam pengumuman dan perjanjian, dinyatakan bahwa perusahaan berjanji akan mengirimkan calon TKI setelah dua bulan mengikuti training. Juga turut dijanjikan akan dikirim ke negara-negara tujuan. Bahkan perusahaan tersebut menjanjikan bahwa segala biaya yang dikeluarkan pelamar akan dikembalikan jika mereka tidak jadi berangkat ke negara tujuan. B yang terarik dengan tawaran tersebut, langsung mendaftar dan mengeluarkan biaya sebanyak Rp7 juta untuk biaya administrasi dan pengurusan visa serta paspor. Namun, setelah dua bulan training, B tak kunjung diberangkatkan. Ketika dikonfirmasi, perusahaan PJTKI itu selalu berkilah ada penundaan, begitu seterusnya. Dari kasus ini, Perusahaan PJTKI tersebut telah melanggar prinsip pertanggungjawaban dengan mengabaikan hak-hak B sebagai calon TKI yang seharusnya diberangnka ke negara tujuan untuk bekerja.

  1. Pelanggaran Prinsip Kewajaran

Sebuah perusahaan property, tidak memberikan surat ijin membangun rumah dari developer kepada dua orang konsumennya di kawasan kavling perumahan milik perusahaan tersebut. Konsumen pertama sudah memenuhi kewajibannya membayar harga tanah sesuai kesepakatan, dan biaya administrasi lainnya. Sementara konsumen kedua masih mempunyai kewajiban membayar kelebihan tanah, karena setiap kali akan membayar pihak developer selalu menolak dengan alasan belum ada ijin dari pusat perusahaan. Di kawasan kavling itu hanya dua orang ini yang belum mengantongi ijin pembangunan rumah, sementara 30 konsumen lainnya sudah diberi ijin dan rumah mereka sudah dibangun semuannya. Alasan yang dikemukakan perusahaan itu adalah ingin memberikan pelajaran kepada dua konsumen tadi, karena dua orang ini telah memprovokasi konsumen lainnya untuk melakukan penuntutan segera pemberian ijin pembangunan rumah. Dari kasus ini, perusahaan property tersebut telah melanggar prinsip kewajaran (fairness) karena tidak memenuhi hak-hak stakeholder (konsumen) dengan alasan yang tidak masuk akal.

  1. Pelanggaran Prinsip Kejujuran

Sebuah perusahaan pengembang, membuat kesepakatan dengan salah satu perusahaan kontraktor untuk membangun kawasan perumahan. Sesuai dengan kesepakatan, pihak pengembang memberikan spesifikasibangunan kepada kontraktor. Namun dalam pelaksanaannya, perusahaan kontraktor melakukan penurunan kualitas spesifikasi bangunan tanpa sepengetahuan perusahaan pengembang. Selang beberapa bulan kondisi bangunan sudah mengalami kerusakan serius. Dalam kasus ini, pihak perusahaan kontraktor dapat dikatakan telah melanggar prinsip kejujuran, karena tidak memenuhi spesifikasi bangunan yang telah disepakati bersama dengan perusahaan pengembang.

  1. Pelanggaran Prinsip Empati

Seorang nasabah sebut saja X, dari perusahaan pembiayaan, terlambat membayar angsuran mobil sesuai tanggal jatuh tempo karena anaknya sakit parah. X sudah memberitahukan kepada pihak perusahaan tentang keterlambatannya membayar angsuran, namun tidak mendapatkan respon dari perusahaan. Beberapa minggu setelah jatuh tempo, pihak perusahaan langsung mendatangi X untuk menagih angsuran dan mengancam akan mengambil mobil yang masih diangsur itu. Pihak perusahaan menagih dengan cara yang tidak sopan, dan melakukan tekanan psikologis kepada nasabah. Dalam kasus ini, dapat mengategorikan pihak perusahaan telah melakukan pelanggaran prinsip empati pada nasabah X. Karena sebenarnya pihak perusahaan dapat memberikan peringatan kepada nasabah itu dengan cara yang bijak dan tepat.

 

Kesimpulan

Etika bisnis merupakan bagian penting dalam menjalankan kegiatan bisnis. Seorang pelaku bisnis, yang tidak selalu berlatar belakang pendidikan formal bisnis, perlu mengetahui tentang pentingnya etika bisnis dalam kesehariannya menjalankan usaha.

Untuk itu, seorang pebisnis handal, dalam rangka menghindari aktivitas dilematis, akan terus menjadi pribadi yang disiplin terhadap aturan main. Memiliki kedisiplinan yang tinggi, mampu berkomitmen, dan inovatif dalam pengembangan usaha, serta disempurnakan  dengan  kejujuran,  kemandirian dan sikap realistis, adalah kunci keberhasilan.

 

Sumber bacaan:

Wikipedia, http://www.wikipedia.org

Etika Bisnis, Manuel G. Velasquez

Pengantar Etika Bisnis, Prof. Dr. Kees Bertens, M.Sc

 

Penulis: Santy Fidrianna, SE (Guru KWU SMK Telkom Malang/Mahasiswa Strata 2 Universitas Gajayana Malang)

 




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment