WPdotCOM — Suatu sistem pemerintahan daerah, tidak serta-merta mampu menjalankan amanah rakyat. Sebuah sistem yang kuat dan mumpuni, tentulah harus memiliki struktur sistematis pula. Struktur sistematis itu, tersusun rapi di dalam perencanaan pembangunan daerah.
Pada era otonomi, sebenarnya merupakan peluang besar bagi masing-masing daerah dalam melakukan perencanaan yang tepat. Seluruh daerah akan diuntungkan dengan sistem terbuka dan mandiri tersebut. Beragam pengembangan bagi masing-masing pemerintah, secara langsung akan memberikan dampak positif bagi masyarakatnytabila dilakukan dengan benar.
Menuju Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak pada tahun 2020 mendatang, ada 270 daerah di Indonesia yang akan memilih pemimpinnya untuk masa lima tahun berikutnya. Sembilan provinsi, yaitu Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Utara, serta Sulawesi Tengah. Sementara untuk Pemilihan Bupati akan berlangsung di 224 Kabupaten, serta Pemilihan Walikota akan dilaksanakan di 37 Kota yang ada di tanah air.
Helat besar itu akan menghadirkan kesibukan luarbiasa di tengah masyarakat. Mulai dari pembicar-aan siapa yang layak dicalonkan, proses pencalonan oleh masing-masing partai sesuai keterwakilannya di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) masing-masing, hingga pada tahapan penetapan calon oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di daerah terkait.
Belum habis? Tentu saja. Masyarakat akan terus dicekoki pembicaraan tentang siapa yang akan mereka pilih menjadi pemimpin-pemimpin mereka kelak. Menghabiskan waktu? Ya, pasti saja. Setiap warung kopi, sudut-sudut desa, ruangan-ruangan pertemuan, kantor pemuda, dan tempat-tempat lainnya, akan dipenuhi diskusi-diskusi politik rakyat. Ada yang jadi pembicara dengan segakla pengetahuannya, ada yang jadi pendengar setia. Ada pulayang sibuk mengampanyekan calon yang didukungnya, bagi-bagi kaos, selebaran, dan brosur kampanye, namun ada pula yang hanya melihat dengan tatapan nanar sambil berpikir, mau dibawa kemana negeri mereka lima tahun mendatang.
Itulah prosesi pergantian pemimpin di negeri ini. Setelah pemilihan pemimpin selesai, belum tentu akan kembali pada kondisi semula, dimana masyarakat kembali bergiat dengan segala bentuk aktivitas mereka. Bahkan, tak jarang akan disibukkan kembali dengan proses terjadinya gontok-gontokan antara yang mendapat suara terbanyak dengan para caloin yang merasa dirugikan dan pantas menang.
Rumitnya persoalan suksesi kepemimpinan di negeri ini membuat sebagian masyarakat antipati. Lelah dengan segala bentuk janji-janji. Merasa tertipu dengan segala bentuk kampanye yang hanya berisi bualan para penarik hati massa demi kepentingan sesaat; hingga terpilih.
Lalu apa urgensinya? Sebagai warga negara yang baik, yang mencintai negeri ini agar terus tenteram dan gemah ripah loh jinawi, seharusnya turut serta menjaga keberlangsungan sistem yang ada. Lebih dari itu, masyarakat punya kepentingan tersendiri dalam suksesi kepemimpinan setiap lima tahun di masing-masing daerah. Ada harapan-harapan yang disematkan dalamnhati ketika masuk ke bilik-bilik suara saat mencoblos pempinan yang dikehendaki.
Begitu besarnya keikutsertaan masyarakat dalam setiap proses kepemimpinan di negeri ini, maka tak salah apabila setiap daerah melakukan kajian-kajian terhadap potensinya, yang pada gilirannya akan dijadikan tolok-ukur bagi para pemimpin terpilih. Tolok-ukur ini akan disinkronkan dengan visi-misi para calon pemimpin dalam proses mereka menjadi orang-orang terbaik yang akan menjadi tempat harapan disematkan.
Kajian potensi daerah, belum tentu ada dalam setiap rencana pembangunan jangka pendek, mengah dan jangka panjang yang ada saat ini di setiap daerah. RPJP dan RPJM, kebanyakan hanya berupa proses meneruskan program dari visi-misi kandidat, dan diselaraskan dengan program pemerintahan sebelumnya. Kadang malah tidak menyentuh kepentingan masyarakat secara utuh.
Banyak contoh yang nyata terlihat di daerah-daerah. Ada daerah yang sungainya telah 20 tahunan tidak punya jembatan, padahal di titik tertentu dijadikan masyarakat sebagai tempat menyeberangkan diri dan barang bawaan demi kelangsungan hidup. Apakah daerahnya tidak membangun? Bukan. Daerahnya terus membangun sedemikian rupa dengan anggaran milliaran. Namun belum tentu pada sisi kepentingan kelangsungan hidup warga. Ada yang membangun rumah susun, meniru kota-kota besar. Padahal daerahnya berada pada titik terlemah karena patahan lempeng bumi tepat berada di bawah tanahnya. Bukankah itu malah lebih beresiko bagi masyarakat? Ada pula yang membangun jembatan megah hanya karena ingin menjadi daerah dengan sebutan tertentu. Bahkan ada daerah yang membangun pada sisi infrastruktur keagamaan pun terjadi keteledoran. Membangun pusat keagamaan dengan biaya tinggi, namun hingga kini tidak maksimal penggunannya karena lokasi dan perencanaan tidak matang.
Masyarakat dalam ini menjadi objek sandaran kepentingan saja. Tanpa memerhatikan kebutuhan riil yang sepatutnya dijadikan ukuran perencanaan pembangunan. Lalu bagaimana harusnya masyarakat dalam kondisi demikian? Layakkah mereka memper-tanyakan mau dibawa kemana daerahnya oleh para pemimpin yang mereka pilih? Jawabannya ada pada dua sisi, masyarakat dan para pemimpinnya. Di sisi masyarakat, tentunya harus lebih hati-hati dalam memilih pemimpin. Melihat dan mencermati bibit, bebet, dan bobot para calon. Serta melihat langsung siapa orang-orang yang ada di lingkaran para calon pemimpin, adalah kunci untuk membuat kesimpulan.
Pada sisi pemimpin yang diamanahi tanggung-jawab setelah terpilih, tentunya kajian-kajian potensi daerah terus dilakukan dengan basis kepentingan masyarakat setempat. Berani membuka diri untuk masukan-masukan dari berbagai kalangan, adalah sinyal sukses.
Inilah yang disebut dengan literasi politik dan pembangunan daerah. Semua elemen yang ada, saling membahu untuk kepentingan bersama.
Penulis: Nova Indra (Pimp. Pusat Pengkajian & Pengembangan Sumber Daya Manusia – P3SDM- Melati)
