oleh

Pastikan Rasa Aman Bagi Perempuan dan Anak, Kemen PPPA Resmikan PRPA di Lebak

WPdotCOM, Lebak, Banten — Seperti diketahui, Kabupaten Lebak terdampak bencana cukup parah akibat banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di awal 2020. Guna memastikan rasa aman bagi perempuan dan anak, Kemen PPPA resmikan Pos Ramah Perempuan dan Anak (PRPA) di Kabupaten Lebak.

PRPA tersebut dibentuk menyediakan layanan pengaduan, dukungan psikososial, dan dukungan spesifik berupa pemberdayaan.

“Masyarakat dapat mengunjungi PRPA di 3 (tiga) lokasi yaitu Dodiklatpur Rindam III Siliwangi Kabupaten Lebak; Kantor Dinas PPPA Kabupaten Lebak; dan Kantor P2TP2A Kabupaten Lebak,” ungkap Menteri PPPA Bintang Puspayoga.

Kata Bintang, mewakili Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), ia menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas langkah evakuasi dan perlindungan pasca bencana yang dilakukan banyak pihak. Pihak-pihak tersebut seperti BASARNAS, BNPB, TNI, Polri, Kementerian Sosial, Pemda, dan masyarakat yang telah memprioritaskan anak, perempuan, ibu hamil, ibu menyusui, lansia dan penyandang disabilitas dalam pemberian kebutuhan dasar saat penanggulangan bencana di Lebak, Banten.

Dalam kesempatan itu Bintang juga menuturkan, akan mendampingi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mendapatkan data terpilah yang tepat terkait perempuan dan anak terdampak bencana. Serta memberikan pelatihan peningkatan keahlian (skill) sesuai dengan minat dan potensi perempuan di lokasi bencana untuk memperkuat pemberdayaan ekonomi mereka. “Kemen PPPA tentu tidak dapat melakukan hal ini sendiri, kami akan bersinergi dengan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait, seperti Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemen KUKM), dan Kementerian BUMN,” tambah Menteri Bintang.

Menteri Bintang juga memberikan apresiasi kepada Forum Anak, P2TP2A, PATBM, PMI, Sakti Peksos, Polwan yang hadir dan bergandengan tangan membantu Kemen PPPA dalam penanganan bencana di Lebak, Banten.

“Selain logistik, kami juga akan mengoordinasikan hak anak lainnya yang harus segera dipenuhi pasca bencana, seperti dimulainya segera kegiatan belajar mengajar, pengasuhan alternatif bagi anak-anak yang kehilangan orang tua, dan penggantian dokumen penting seperti akta kelahiran, rapor dan ijazah yang hilang. Terkait hal ini kami akan menggandeng Forum Anak untuk memastikan hak-hak anak korban bencana terpenuhi,” tutup Bintang. (SP)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *