WPdotCOM, Malang – “Akibat dari simpang-siurnya informasi, guru terpicu untuk tidak menulis.”
Ungkapan itu disampaikan Nova Indra, pimpinan lembaga Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (P3SDM) Melati, pada di diskusi literasi rutin yang digelar di Malang hari ini, Minggu (1/3).
Menurut penulis buku ‘Langkah Mudah Menjadi Penulis’ itu, banyak informasi yang beredar bahwa peraturan tentang syarat kenaikan pangkat guru pada item publikasi ilmiah, akan dianulir pihak kementerian pendidikan.
“Padahal, urusan syarat kenaikan pangkat tersebut bukan domainnya Kemdikbud. Urusan status aparatur sipil negara (ASN) adalah domain Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB). Tapi ya gitu, informasi palsu kadang lebih mudah jadi asupan sehari-hari di semua kalangan. Termasuk elemen pendidikan sendiri,” ujarnya.
Lebih jauh ia menjelaskan, saat ini media sosial banyak diisi dengan informasi yang tidak benar. Semua orang tahu hal itu, namun karena persoalan harapan dianulirnya beberapa peraturan yang dianggap menyulitkan, semua informasi dianggap sebagai harapan baru.
“Sangat mudah kita temukan komunikasi di media sosial antar guru ASN yang berharap proses kenaikan pangkat dan golongannya tanpa syarat publikasi ilmiah. Publikasi ilmiah dianggap menyulitkan,” imbuhnya.
Padahal, kata pegiat literasi itu, adanya peraturan tentang publikasi ilmiah yang mewajibkan guru untuk menulis, baik berupa PTK, Best Practice, atau jenis artikel ilmiah lainnya, sangat menguntungkan guru dalam mengembangkan diri.
Di saat yang sama, salah seorang peserta diskusi membenarkan tentang kesimpangsiuran informasi tersebut. Hal itu disebabkan oleh pihak-pihak yang ingin menuai kekisruhan di kalangan pendidikan.
“Ada guru yang malas menulis karena menganggap sebentar lagi aturan tentang publikasi ilmiah akan dihilangkan. Jadi mereka berharap informasi palsu itu menjadi kebenaran,” ujarnya. (ist)
