WPdotCOM, Kota Malang – Sejak dirumahkannya siswa di beberapa daerah terpapar Covid-19, ternyata tidak demikian dengan guru dan tenaga kependidikan (GTK).
Seperti laporan yang diterima Kemdikbud, sekitar 166 pemerintah daerah dan 832 perguruan tinggi baik negeri maupun swasta (per 19 Maret 2020), telah meniadakan aktivitas di satuan pendidikan.
“Kalau siswa atau mahasiswanya belajar di rumah atau tempat tinggal masing-masing, maka para pendidik dan pegawai juga bisa bekerja dari rumah,” tegas Nadiem, sebagaimana ramai diberitakan media.
Di daerah-daerah terdampak, GTK masih harus berangkat ke sekolah. Sebagian ada yang hanya menunaikan kewajiban absensi, sementara yang lain harus menyiapkan bahan ajar di sekolah untuk diberikan kepada siswa melalui media daring.
“Ini yang aneh. Kebijakan dari leading sector teringgi di bidang pendidikan sudah ada. Namun masih saja terjadi perbedaan kebijakan oleh para pemangku kepentingan di daerah. Ini persoalan keselamatan manusia. Karena guru juga memiliki anak dan keluarga,” ujar pimpinan lembaga Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (P3SDM) Melati kepada media ini, Minggu (22/3).
Lebih jauh ia mengatakan, para kepala dinas dan kepala daerah yang saat ini wilayahnya sudah dimasuki oleh wabah Covid-19, harusnya mengambil kebijakan yang sama sesuai instruksi Kemdikbud. Jangan membuat kebijakan yang tidak populer dan dapat mengakibatkan jatuh korban di kalangan guru-guru dan tenaga kependidikan.
“Guru itu manusia, sama seperti siswa. Bila siswa dirumahkan, seharusnya GTK juga dirumahkan. Persoalan bahan ajar dan media belajar daring, guru bisa diberi beban untuk mempersiapkannya di rumah. Tidak harus di sekolah. Kalau guru nanti terpapar virus, lalu siapa yang akan mengajar siswa bila sudah saatnya masuk sekolah lagi?” ujarnya.
Nova berharap, semua pemangku kepentingan di daerah-daerah terpapar, harus lebih memahami kondisi dengan rasa kemanusiaan. Jangan karena mempertimbangkan hal-hal yang tidak penting. (d’)
