WPdotCOM, Kota Malang – Terkait dengan masuknya Revisi Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dalam program legislasi nasional (Prolegnas) tahun ini, banyak masukan yang bisa diberikan kepada pembuat kebijakan.
“Kita ingin kan Undang-undang Sisdiknas itu betul-betul mampu menjawab semua persoalan pendidikan secara global. Bukan hanya standar pendidikan nasional saja, tapi juga dari sisi standar yang lebih tinggi,” demikian ujar Agung saat menjadi narasumber dalam Diskusi Literasi yang digelar rutin oleh lembaga Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (P3SDM) Melati, Minggu (10/5).
Menurutnya, kalau hanya sekedar memenuhi unsur revisi saja tanpa menjadikannya sebagai standar atau blueprint pendidikan nasional, akan sama saja dengan yang lama.
Ia mencontohkan, selama ini Indonesia tidak siap dalam menghadapi kondisi pendidikan yang lebih mengedepankan media teknologi melalui sistem daring. Tiba-tiba datang wabah yang memaksa untuk itu, semua menjadi kebingungan dan pemangku kepentingan harus membuat kebijakan demia kebijakan baru yang jelas-jelas tidak matang karena dibuat secara mendadak.
“Jadi kita berharap revisi UU Sisdiknas benar-benar mampu menjawab kebutuhan pendidikan nasional. Termasuk standardisasi kemampuan guru yang harus diperbarui. Kita harus bergerak maju, zaman juga semakin maju, jangan sampai keterampilan kita hanya segini saja selamanya,” imbuhnya.
Lebih jauh ia menyebutkan, terkait literasi teknologi para pendidik, perlu ditingkatkan dengan payung hukum yang mengaturnya secara tepat. “Jangan sampai literasi teknologi menjadi standar terendah dalam tingkat keahlian yang kita miliki. Dunia pendidikan tidak akan maju bila literasi teknologi para pendidik dianggap sebagai paksaan,” paparnya.
Diskusi Literasi yang digelar tiap pekan di Kota Malang itu diikuti oleh berbagai elemen. Termasuk guru dan dosen , serta para pemerhati pendidikan nasional dan daerah. (ist)
