oleh

Antisipasi Klaster Baru Covid-19, Pemerintah Tidak Mau Ambil Risiko Buka Sekolah Walau di Zona Hijau

WPdotCOM, Jakarta — Kurang lebih sebanyak 102 kabupaten/kota ditetapkan sebagai zona hijau yang aman dari penyebaran Covid-19. Daerah-daerah tersebut diberi prioritas oleh pemerintah untuk menerapkan tatanan kenormalan baru (new normal) dan membuka berbagai sektor kehidupan yang sebelumnya dibatasi.

Berbagai sektor kehidupan akan mulai dibuka untuk kembali menghidupkan produktivitas masyarakat, seperti: sektor ekonomi, sektor industri, perkantoran, tempat perbelanjaan, pasar, tempat makan, tempat ibadah, dan sebagainya. Namun, pemerintah masih mempertimbangkan untuk membuka sektor pendidikan.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, pemerintah mempertimbangkan keamanan dan keselamatan murid-murid dalam pembukaan lembaga-lembaga pendidikan.

“Kita tidak mau mengambil risiko terhadap keselamatan siswa. Dan Presiden juga sudah wanti-wanti jangan sampai kita membuka sekolah malah jadi kluster (penyebaran) baru. Karena itu sesuai arahan presiden sekolah dibuka belakangan,” ujar Muhadjir dalam program Prime Show INews TV, Kamis malam (4/6).

Menurut Muhadjir, pemerintah berkaca dan mengambil pelajaran dengan beragam kasus yang terjadi di belahan dunia, di mana saat lembaga-lembaga pendidikan dibuka justru menjadi kluster-kluster penularan baru.

“Karena itu kita pegangan kepada arahan Presiden saja, bahwa kita akan betul-betul mengutamakan keamanan siswa keamanan santri daripada buru-buru untuk membuka sekolah, madrasah atau pondok pesantren,” katanya.

Sesuai kesepakatan dari Kemdikbud dan Kemenag, tahun ajaran baru akan dibuka pada pertengahan Juli 2020. Namun demikian, pemerintah tidak akan serta merta membuka aktivitas lembaga pendidikan.

Menurut Menko PMK, sebelum dibuka kembali, pemerintah terus perkuat sarana dan prasana di lembaga pendidikan dalam melangsungkan pembelajaran jarak jauh. Pemerintah juga telah menyiapkan protokol-protokol di sektor pendidikan sebelum dibuka untuk menjalani tatanan normal baru.

“Jadi nanti walaupun tahun ajaran baru sudah dibuka dan kemudian kita menerapkan pembelajaran jarak jauh dari rumah tentu saja infrastruktur sarana prasarana akan terus kita sempurnakan,” ucapnya.

Menurut Menko Muhadjir, pembukaan sektor pendidikan kemungkinan akan dibuka pada akhir tahun 2020 atau pada awal tahun 2021. Namun, menurutnya, ketika lembaga pendidikan mulai dibuka dan justru muncul kasus-kasus baru akan dilakukan evaluasi di wilayah yang muncul kasus. Apabila penyebarannya masif, maka pemerintah dengan tegas kembali menutup sektor pendidikan.

“Akan kita lihat skala kasusnya, kalau itu masih bisa kita eliminasi yang ada kasus saja kita selesaikan. Tapi kalau sudah masif kita tutup lagi sekolah, pondok pesantren, dan madrasah,” tandasnya. (pmk)