Kemdikbud Minta Masing-masing Pemda di Zona Hijau Evaluasi Perkembangan

WPdotCOM, Jakarta — Untuk daerah yang berada di zona kuning, oranye, dan merah, pemerintah melarang satuan pendidikan melakukan pembelajaran tatap muka, dan melanjutkan Belajar dari Rumah (BDR).

Sebagai evaluasi pembukaan satuan pendidikan, Staf Ahli Menteri Bidang Regulasi Pendidikan dan Kebudayaan Chatarina Muliana Girsang mengatakan, Pemerintah Daerah (Pemda) bersama dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) setempat terus melakukan koordinasi.

“Jika pada minggu pertama dilakukan pembelajaran tatap muka ternyata berdasarkan hasil kajian pada minggu kedua dan ketiga terdapat peningkatan jumlah korban Covid-19, maka langsung ditutup pembelajaran tatap mukanya. Pemda dan gugus tugas setempat harus secara berkala melakukan evaluasi terhadap perkembangan Covid-19 di zona hijau di saat sekolah sudah melakukan pembelajaran tatap muka,” demikian disampaikan Chatarina saat menjadi narasumber pada diskusi pendidikan dan kebudayaan secara virtual, di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Sebelum pembelajaran tatap muka di sekolah pada wilayah zona hijau dilaksanakan, penting bagi para pemangku kebijakan mengetahui langkah-langkah yang harus dipersiapkan. Merujuk data Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, terdapat 92 kabupaten/kota berada pada zona hijau.

Chatarina menguraikan tugas dan tanggung jawab Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota dalam  masa persiapan dan masa pembukaan satuan  pendidikan.

Terdapat tahapan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah (Pemda) pada masa persiapan pembukaan satuan pendidikan. Pertama, memastikan kesiapan satuan pendidikan untuk pembelajaran tatap muka dengan aman termasuk melakukan evaluasi terhadap pengisian daftar periksa di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kemendikbud atau Education Management Informaton System (EMIS) Kementerian Agama. Kedua, menentukan pembukaan satuan pendidikan berdasarkan hasil evaluasi daftar periksa kesiapan.

Ketiga, menugaskan pendidik dari satu satuan pendidikan ke satuan pendidikan yang lain jika diperlukan. Keempat, berkoordinasi dengan gugus tugas percepatan penanganan Covid-19. Kelima, memberikan peningkatan kapasitas kepada pengawas sekolah, kepala satuan pendidik dan pendidik.

Selanjutnya terdapat empat tugas dan wewenang dinas kesehatan provinsi atau kabupaten/kota pada masa pembukaan satuan pendidikan. Pertama memastikan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) setempat melakukan pengawasan dan pembinaan  mengenai pencegahan  dan pengendalian Covid-19 kepada satuan pendidikan.

Kedua, menginformasikan kepada gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 kabupaten/kota dan  Puskesmas setempat  jika ada warga satuan pendidikan terkonfirmasi positif Covid-19.

Ketiga, memastikan Puskesmas bersama dengan satuan pendidikan proaktif melakukan pengecekan kondisi  kesehatan warga  satuan pendidikan. Keempat, memberi rekomendasi  kepada gugus tugas  percepatan  penanganan Covid-19 setempat terkait satuan  pendidikan yang layak  melaksanakan  pembelajaran tatap  muka di satuan  pendidikan atau  penutupan apabila  ditemukan kasus  terkonfirmasi positif  Covid-19. (SP)