Sistem Zonasi Bermasalah, Orangtua Siswa Tuntut Hak Pendidikan Anaknya

WPdotCOM, Padang — Dengan sistem zonasi, sejumlah masalah PPDB tahun ini di kabupaten/kota pun mencuat. Seperti yang terjadi kota Padang dua harti lalu, puluhan wali murid datangi DPRD Sumbar.

Sebagai orangtua dari anak-anak yang seharusnya mendapat hak pendidikannya, gegara sistem zonasi tersebut mereka tersisih karena persoalan domisili.

Koordinator aksi Ria Gusti Fernando mengatakan, saat pelaksanaan PPDB yang mengacu pada zonasi, banyak beredar pemalsuan data domisili. Akibatnya, masyarakat yang seharusnya bersekolah sesuai dengan zonasi, banyak tidak terakomodir.

“Jika persoalan ini tidak diselesaikan oleh pihak berkait. Maka wali murid yang hadir sekarang, tidak segan membawa ke ranah pidana,” katanya.

Terkait sistem zonasi, katanya, dinas pendidikan terlalu memaksakan dan masyarakat menjadi korban, banyak juga warga tidak masuk dalam zonasi. Padahal mereka memiliki anak yang berprestasi, juga dari sekolah unggul.

“Tidak ada gunanya meningkatkan kapasitas anak melalui bimbingan belajar (Bimbel), mereka terzolimi karena sistem yang tidak optimal,” lanjut Ria.

Dia meminta, penerimaan zonasi yang sudah berjalankan dibatalkan, setiap sekolah berhak untuk menguji kapasitas anak sebelum diterima sebagai siswa.

Untuk saat ini, wali murid yang telah bergabung sebanyak 300 orang Se Sumbar. Penambahan masih memungkinkan, bisa saja menjadi seribu orang pada hari berikutnya

Menurut pantauannya di lapangan, seratusan siswa di Sumbar terindikasi melakukan pemalsuan data agar diterima pada sekolah favorit.

Dalam penerimaan zonasi, lanjutnya, persoalan akademis dikesampingkan, hal itu mesti dikaji kembali. “Banyak surat keterangan yang tidak sesuai dikeluarkan, jika tidak didengarkan, kita pidanakan,” katanya.

Sementara itu salah satu wali murid, Aisah, mengatakan, anaknya mendaftar di salah satu sekolah kejuruan di Kota Padang, namun  karena banyaknya masyarakat mendaftar dan menggunakan surat keterangan domisili yang diduga palsu, anaknya tidak diterima di sekolah itu.

“Kita minta pemerintah daerah menyelesaikan, persolan ini, sehingga anaknya bisa bersekolah,” katanya.

Dia mengatakan dalam kondisi seperti sekarang dirinya tidak sanggup untuk menyekolahkan anak di swasta.

Kedatangan para wali murid tersebut disambut oleh salah satu pejabat struktural Sekretariat DPRD Sumbar, Rismunandar, dia mengungkapkan komis V tengah melakukan kunjungan kerja keluar provinsi. Jika tidak ada aral melintang pertemuan bisa dilakukan, Senin ini (13/7).

“Aspirasi ini, akan kita koordinasikan dengan Ketua Komisi V DPRD Sumbar Yusuf Abid. Sehingga audiensi yang dilakukan Senin berjalan lancar,” katanya. (dprd-humas)