
WPdotCOM, Jakarta – Berdasarkan masukan yang diterima, serta munculnya polemik di masyarakat, akhirnya Kemdikbud memutuskan menunda sementara dan melakukan evaluasi lanjutan atas program POP.
Mendikbud Nadiem Makarim menjelaskan, pihaknya telah bersepakat terkait keterlibatan Tanoto Foundation dan Putera Sampoerna Foundation dalam program Kemendikbud tidak menggunakan dana APBN. Kedua organisasi tersebut akan mendanai sendiri aktivitas programnya.
“Harapan kami akan menjawab kecemasan masyarakat mengenai potensi konflik kepentingan dan isu kelayakan hibah yang sekarang dapat dialihkan kepada organisasi yang lebih membutuhkan,” ucapnya.
Terkait polemik yang tengah terjadi dalam perjalanan implementasi POP, Nadiem mengapresiasi berbagai pihak yang telah menyampaikan saran dan masukan, termasuk Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).
Menurutnya, ketiga organisasi ini telah berjasa di dunia pendidikan bahkan jauh sebelum Indonesia berdiri. “Tanpa pergerakan mereka dari Sabang sampai Merauke identitas budaya dan misi dunia pendidikan di Indonesia tidak akan terbentuk,” katanya.
Nadiem juga menyampaikan permohonan maaf atas segala keprihatinan yang timbul. Ia berharap agar tokoh dan pimpinan NU, Muhammadiyah dan PGRI bersedia untuk terus memberikan bimbingan dalam proses pelaksanaan program yang disadarinya masih belum sempurna.
Oleh karena itu ia berharap, organisasi penggerak seperti Muhammadiyah, NU, dan PGRI yang selama ini sudah menjadi mitra strategis pemerintah dan berjasa besar di dunia pendidikan dapat kembali bergabung dalam POP.
“Tanpa dukungan dan partisipasi semua pihak, mimpi kita bersama untuk menciptakan pendidikan berkualitas untuk penerus bangsa akan sulit tercapai. Kami di Kemendikbud siap mendengar, siap belajar,” pungkas Nadiem. (ist)