WPdotCOM, Jakarta – Anggaran negara yang sangat besar digelontorkan untuk program subdisi kuota internet gratis oleh Kemdikbud. Tercatat, untuk program ini uang negara dikeluarkan sebesar Rp7.2 triliun.
Di hadapan rapat DPR RI beberapa waktu lalu, Mendikbud Nadiem Makarim menjelaskan, ia telah berjuang untuk mendapatkan anggaran tambahan agar bisa menjawab kecemasan masyarakat terkait pulsa internet untuk pembelajaran jarak jauh (PJJ).
Namun, hingga kini masalah tetap terjadi dalam proses pembagian kuota internet tersebut. Banyak pelajara, siswa dan mahasiswa yang belum memperolehnya. Termasuk guru, yang harusnya sudah dapat menggunakan subsidi tersebut untuk melakukan pembelajaran jarak jauh.
Kritikan pun berdatangan. Salah satunya dari Ketua Komisi X DPR RI, Sytaiful Huda. Ia menyebut, program Nadiem tersebut minim data seingga bisa jadi salah sasaran dan pemborosan anggaran.
Menurutnya, Kemdikbud harus lebih rinci menetapkan syarat penerima kuota gratis. Saat ini penerima hanya diwajibkan terdaftar di Data Pokok Pendidikan atau Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), memiliki nomor HP aktif, dan menjalani pembelajaran tahun ajaran ini.
“Karena filosofinya kan memberi yang tidak mampu. Karena keterbatasan data, semua disubsidi. Bagi yang punya kemampuan, lebih baik tidak usah dicantumkan kepada anaknya,” katanya melalui konferensi video, dua pekan lalu.
“Berapa dari 68 juta siswa yang tidak punya smartphone? Kalau bisa dari Rp7,2 triliun kita minta diupayakan dipecah untuk pemberian subsidi smartphone,” lanjutnya lagi.
Salah satu insiden menarik muncul ketika anggota Ombudsman RI Alvin Lie mendapat subsidi 50GB untuk belajar daring. Kemdikbud menyatakan, yang bersangkutan menerima kuota karena sedang menempuh pendidikan S3.
Padahal yang bersangkutan merasa tidak mebutuhkan kuota itu, karena sudah memiliki pendapatan yang cukup. Ia menilai pemberian kuota seharusnya diverifikasi dengan baik sehingga menyasar mereka yang membutuhkan.
“Rasa-rasanya mahasiswa S3 seperti saya enggak perlu diberikan kuota internet. Ini kan untuk membantu yang masih muda. Kalau S2, S3 kan umumnya sudah bekerja,” ujarnya, Selasa (22/9).
Sedangkan, Federasi Serikat Guru Indonesia memprediksi bantuan kuota bakal merugi hingga Rp1,7 triliun. Ini karena besaran kuota yang diberikan kepada peserta didik dan pendidik masif, sehingga ada kemungkinan kuota tak terpakai semua.
Besaran kuota bervariasi tergantung jenjang pendidikan. Siswa PAUD menerima 20 gigabyte, siswa pendidikan dasar dan menengah 35 gigabyte, guru 42 gigabyte, serta dosen dan mahasiswa 50 gigabyte.
“Karena kuota sisa akan hangus bersamaan masa aktif kuota, kami memprediksi ada sekitar 15 dari 30 gigabyte (GB) tidak akan terpakai,” kata Wakil Sekretaris Jenderal FSGI Fahriza Marta Tanjung, Minggu (27/9).
Jumlah penerima kuota gratis pun tak mencakup seluruh siswa, guru, mahasiswa dan dosen. Bulan ini, kuota gratis disalurkan kepada 27.305.495 penerima.
Padahal menurut Dapodik, total jumlah siswa mencapai 52.202.289 orang, dan ada 3.146.502 guru. PDDikti mencatat total jumlah mahasiswa mencapai 8.399.451, serta 286.050 dosen. Artinya bantuan kuota baru dinikmati 42 persen peserta didik dan pendidik.
Alokasinya juga tak merata di 34 provinsi. Sebanyak 16.424.143 dari 26.623.776 peserta didik penerima kuota berada di Pulau Jawa. Dalam kata lain, 61 persen siswa dan mahasiswa yang menerima kuota hanya berasal dari enam provinsi.
Untuk pendidik, jumlah yang menerima kuota dan berada di Pulau Jawa mencapai 54 persen dari keseluruhan. Tepatnya ada 853.806 dari 1.553.090 pendidik yang berada di provinsi di Jawa. (ist)
