Ketua MPR: “Pentingnya Asupan Moral dalam Kurikulum Pendidikan”

Berita Nasional46 Dilihat

Jakarta – Ketua MPR Bambang Soesatyo tekankan pentingnya Kemdikbudristek perhatikan asupan moral dalam kurikulum pendidikan di Indonesia.

“Agar perwujudan cinta Tanah Air, nilai moral, rasa empati, dan nilai-nilai emosional lainnya dapat diterapkan secara baik dalam kehidupan siswa dan siswi di Tanah Air,” katanya di Jakarta, Selasa kemarin dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2023.

Ia berharap momentum Hardiknas 2023 dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan pendidikan di Indonesia yang lebih berkualitas, baik melalui perbaikan kurikulum maupun peningkatan kapabilitas tenaga pengajar.

“Sehingga bisa melahirkan generasi Indonesia yang cerdas berkarakter dan memiliki ketangguhan serta kecekatan dalam menghadapi perubahan zaman yang dinamis,” katanya.

Bamsoet berharap suasana pendidikan di Indonesia dapat diciptakan menjadi sesuatu yang menggembirakan, penuh antusiasme, sarat semangat gotong royong, serta banyak melibatkan partisipasi publik.

Oleh karena itu, Ketua DPR RI 2018-2019 tersebut meminta Kemdikbud untuk secara bertahap menyesuaikan tiap satuan pendidikan agar mengacu cara ajar mengajar sesuai kurikulum yang ditetapkan pemerintah.

Bimtek Bagi Tenaga Pengajar

Lebih lanjut, Bamsoet juga meminta Kemdikbudristek untuk menggelar program bimbingan teknis bagi tenaga pengajar di semua satuan pendidikan.

“Agar guru dapat menerapkan tata ajar sesuai kurikulum, menghasilkan generasi muda atau anak murid yang berkualitas, serta melaksanakan proses pendidikan dengan perpaduan holistik antara kemampuan intelektual, emosional, dan spiritual,” ujarnya.

Di sisi lain, Bamsoet yang juga berstatus dosen Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Terbuka itu meminta pemerintah untuk memetakan berbagai permasalahan yang saat ini ada di sektor pendidikan nasional.

Ia mencontohkan sejumlah permasalahan dari aspek tenaga pengajar seperti polemik guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan kurangnya tenaga pengajar di daerah terluar, terdepan, tertinggal (3T).

Selain itu ada juga persoalan mutu dan kualitas pendidikan yang belum merata, akses pendidikan ke daerah 3T, guru honorer, serta upah guru.

“Agar bisa ditemukan solusi terbaik untuk mengatasi berbagai masalah pendidikan di Indonesia, guna mewujudkan pendidikan dengan peningkatan kualitas dari masa ke masa,” ujarnya. (ANTARA/Medcom)

Blibli.com
Blibli.com