JAKARTA – Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) mendapat temuan, jika rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru tidak tepat sasaran.
Seharusnya, PPPK menyerap guru honorer, tapi yang terjadi malah menyerap tenaga non kependidikan.
“Di Tasikmalaya adalah adanya indikasi kuat bahwa yang ikut tes seleksi PPPK yang kali ini ya, yang 2023 yang terakhir ini, itu justru berasal dari tenaga non-kependidikan,” jelas Koordinator Nasional P2G, Satriwan Salim dilansir Medcom.id, Kamis kemarin.
Ia mengatakan, yang mengikuti seleksi malah staf tata usaha hingga staf perpustakaan. Dan itupun yang bersangkutan baru bertugas di sekolah tersebut setahun atau dua tahun.
Hal ini, kata dia, membuat guru honorer menjadi korban. Karena sudah mengajar bertahun-tahun, tapi malah tak mendapat tempat.
“Banyak yang menjadi korban guru-guru yang sudah mengajar bertahun-tahun gitu ya mereka sangat berharap menjadi PPPK ikut seleksi dan nyatakan lolos,” terang dia.
Hal ini sangat disayangkan. Sebab kejadian tersebut dapat dicegah saat masih pada tahap seleksi berkas.
“Seluruhnya itu kan harus betul-betul dipastikan yang ikuti yang boleh ikut hanya yang guru gitu kan, atau yang sedang menjadi guru honorer. Staf tadi, mereka juga tidak memiliki kapasitas keilmuan ya secara pedagogik profesional dan seterusnya gitu. Nah ini saya pikir praktik-praktik indikasi curang seperti ini harus dihentikan. Karena Negara harus memprioritaskan guru-guru honorer,” tutupnya. (medcomid)
