JPPI Kecam Kampanye di Lingkungan Pendidikan, Ini Imbauannya

Berita Nasional11 Dilihat
Shopee Indonesia
Shopee Indonesia

JAKARTA – Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mengecam semua pihak yang terlibat pascaviralnya video Kabid SMP Dinas Pendidikan Kota Medan dalam kampanye politik. Dalam kampanye tersebut, Kabid tersebut mengajak para guru untuk mendukung salah satu paslon presiden.

Tak hanya mengecam, JPPI meminta pihak yang berwenang untuk mencopot status ASN tersebut dan dihukum pidana. “Karena ini termasuk dalam karegori pelanggaran etika dan disiplin yang berat, dan jelas ada buktinya pula,” kata Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (17/1).

Di masa kampanye ini, JPPI menerima pengaduan dari masyarakat terkait dengan netralitas lembaga pendidikan, khususnya sekolah, dan juga ASN di lingkungan pendidikan. Masyarakat dan juga orang tua peserta didik merasa digiring dan dijebak oleh pihak sekolah dalam kampanye dukung-mendukung.

Shopee Indonesia

“Ini adalah kejadian yang banyak terjadi namun terselubung. Makanya, begitu ada yang merekam lalu menyebarkannya, langsung heboh,” terangnya.

Untuk itu, JPPI mengeluarkan maklumat ini untuk menjaga netralitas dan kondusifitas lingkungan sekolah agar bebas dari pengaruh politik yang dapat mengganggu proses pembelajaran.

Pelarangan kampanye di sekolah

Kampanye di lingkungan sekolah, baik terang-terangan maupun terselubung, adalah hal yang terlarang. Dinas pendidikan dan juga pihak sekolah tidak boleh memberikan izin atau fasilitas bagi kegiatan kampanye politik dalam bentuk apapun.

Begitu juga dengan kegiatan kampanye terselubung yang berkedok pertemuan wali murid atau kegiatan sekolah lainnya.

Larangan memobilisasi siswa untuk keperluan kampanye

Setiap pihak, termasuk dinas pendidikan, guru dan staf sekolah, bahkan ketua yayasan di sekkolah swasta, dilarang keras memobilisasi siswa untuk kepentingan kampanye politik apapun. Pendekatan terhadap siswa harus netral dan tidak memihak.

Netralitas ASN di lingkungan Sekolah

Aparatur Sipil Negara yang bekerja di lingkungan pendidikan diwajibkan untuk menjaga netralitas dan tidak terlibat dalam kegiatan kampanye politik.

Keterlibatan ASN dalam kegiatan politik dapat berdampak negatif pada suasana pendidikan, dan sangat mengganggu proses belajar mengajar.

Sterilisasi grup chatting dan media  sekolah

Kepada admin dan juga anggota grup-grup chat (seperti WhatsApp, Telegram, dll) dan juga grup media sosial lainnya, yang terafiliasi untuk mendukung kegiatan sekolah, diimbau untuk menjaga kebersihan informasi dari unsur politik. Grup-grup ini sebaiknya steril dari kampanye dukung-mendukung kandidat politik.

Perkuat pengawasan melekat oleh masyarakat

Orang tua murid dan masyarakat harus terlibat aktif dalam melakukan pengawasan kegiatan di sekolah di masa kampanye. Jika menemukan kasus-kasus kampanye di lingkungan sekolah, segera laporkan ke Bawaslu, atau juga bisa ke kanal pengaduan JPPI.

“Dengan mengikuti maklumat ini, JPPI yakin lingkungan pendidikan dapat tetap fokus pada tujuan utamanya, yaitu memberikan pendidikan berkualitas tanpa terpengaruh oleh dinamika politik,” tutup Ubaid. (medcom)

Blibli.com
Shopee Indonesia