WPdotCOM, Bogor – Pemerintah berkomitmen dan menjamin terpenuhinya hak tumbuh kembang anak usia dini dalam hal pendidikan, kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, serta perlindungan dan kesejahteraan anak.
Hal itu terwujud dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD-HI).
Penyelenggaraan PAUD-HI menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) di mana Menko PMK bertindak sebagai Ketua Gugus Tugas PAUD-HI. Sebagai bentuk pertanggungjawaban, maka Kemenko PMK menyusun laporan penyelenggaraan PAUD-HI tahun 2019-2020.
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda Kemenko PMK Femmy Eka Kartika Putri menyampaikan bahwa saat ini pihak Kemenko PMK bersama kementerian dan lembaga terkait sebagai Sub Gugus Tugas PAUD-HI telah menyusun lapora yang akan disampaikan ke Presiden.
“Laporan ini berisi narasi tentang berbagai hal yang telah kita lakukan dalam penyelenggaraan PAUD-HI bersama 11 Kementerian dan Lembaga lainnya sebagai Sub Gugus Tugas PAUD-HI,” ujar Femmy saat memimpin Rakor Penyusunan Laporan PAUD-HI 2019-2020, pada Jumat (21/5) di Swiss-Belhotel Bogor.
Selain itu, Femmy menyampaikan, nantinya laporan yang disampaikan juga akan mencakup laporan dari Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang telah menyelenggarakan PAUD-HI. “Laporan yang diberikan nantinya komplit secara nasional. Termasuk laporan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.”
Femmy mengatakan, laporan tersebut akan disampaikan berbarengan pada peluncuran Rencana Aksi Nasional PAUD-HI (RAN PAUD-HI). Peluncuran PAUD-HI ini rencananya akan dilaksanakan pada bulan Juni mendatang.
“Paling tidak pekan ketiga bulan depan (Bulan Juni) kita akan melaunching RAN PAUD-HI. Saya harapkan bulan depan juga sudah ada laporan kepada Bapak Presiden,” ujarnya.
Peluncuran RAN PAUD-HI akan dilakukan secara hybrid yakni secara vritual dan tatap muka dalam bentuk web seminar yang akan diikuti oleh Kementerian dan Lembaga terkait serta kepala daerah di seluruh Indonesia.
Diketahui, buku RAN PAUD-HI yang telah disusun oleh juga sudah matang. Femmy mengatakan, apabila telah ada RAN PAUD-HI, maka nantinya pelaksanaan PAUD-HI di tingkat daerah akan semakin terlaksana dengan baik.
“Ini penting untuk masa depan kita. Anak-anak kita menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Khususnya kita harus mendorong Provinsi, Kabupaten, Kota ini betul-betul memerhatikan pengembangan PAUD-HI. Karena masa depan Indonesia adalah masa depan dari PAUD-HI itu sendiri,” pungkas Deputi Femmy.
Sebagai informasi, Rakor Penyusunan Laporan PAUD-HI 2019-2020 diikuti oleh perwakilan dari Kementerian Setkab, Bapennas, Kemendagri, Kemenkes, Kemensos, Kemendikbud, Kemenag, KemenPPPA, Kemendes PDTT, BKKBN, BPS, dan perwkilan NGO terkait yakni UNICEF dan Koalisi PAUD-HI. (*/pmk)
