JAKARTA – Bergantinya menteri yang mengurusi bidang pendidikan, menjadi harapan baru semua masyarakat untuk perbaikan mutu pendidikan negeri ini.
Hal itu sekaitan dengan munculnya berbagai harapan masyarakat terkait usulan kembali adanya Ujian Nasional (UN), penghapusan zonasi, dan meninjau kembali kurikulum era Nadiem Makarim.
Menyikapi hal itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti akan mempertimbangkan semua kebijakan yang dibuat dengan seksama dan hati-hati. Termasuk, kata dia, perlu atau tidaknya diadakan Ujian Nasional (UN).
“Jadi soal Ujian Nasional, soal zonasi, apalagi ya yang sekarang masih menjadi perdebatan. Nanti kami lihat semuanya secara sangat seksama dan kami akan sangat berhati-hati,” kata Mu’ti di Jakarta, beberapa hari lalu.
Selain itu, Mu’ti juga akan mengkaji pelaksanaan Kurikulum Merdeka yang baru saja diterapkan pada akhir kuartal pertama tahun ini.
Mu’ti menegaskan, pihaknya tidak akan terburu-buru untuk dalam mengambil kebijakan terutama beberapa hal yang saat ini menjadi polemik di masyarakat salah satunya soal UN dan Kurikulum Merdeka.
“Jadi kami ingin agar kebijakan Kementerian Pendidikan dan Menengah adalah kebijakan yang memang sesuai dengan apa yang menjadi aspirasi masyarakat,” ujarnya.
Sebelumnya, Mu’ti mengatakan ia akan menyerap masukan dari berbagai pihak selama satu bulan pertama bertugas di Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Mu’ti, masukan-masukan itu akan jadi bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan menengah. Termasuk dalam hal menentukan nasib UN untuk siswa sekolah dasar dan menengah.
Mu’ti berpandangan bahwa dirinya memerlukan banyak masukan untuk bisa melihat secara luas persoalan dan tantangan dalam menyelenggarakan layanan pendidikan dasar dan menengah.(ist)
