JAKARTA – Seiring berakhirnya masa reses DPR RI, wacana pembahasan putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung terkait pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka semakin mencuat.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, juga mengatakan sejumlah organisasi masyarakat dan anggota DPR lintas fraksi ingin menyampaikan keinginan untuk menyalurkan aspirasi, terkait persoalan Gibran melalui mekanisme resmi di parlemen.
“Secara informal masih pembahasan lintas fraksi, karena memang masih belum masuk masa sidang dan mereka minta dalam forum yang diatur secara mekanisme, mereka akan minta pembahasan secara resmi,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/11/2026) kemarin.
Wacana penggunaan hak angket hingga pemakzulan Gibran mengemuka setelah MA mengabulkan kasasi yang diajukan Subhan Palal melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 pada 30 Oktober 2026. MA membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran yang diterbitkan Kementerian Pendidikan pada 2019.
Sejumlah partai politik di parlemen mulai menyampaikan sikap. PDI Perjuangan (PDIP), misalnya, menilai penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP) merupakan pilihan paling rasional untuk merespons persoalan tersebut.
Sementara itu, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengatakan partainya tengah menjalin komunikasi dengan sejumlah partai politik untuk menyamakan sikap.
Di sisi lain, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebelumnya juga menyatakan tengah mengkaji secara serius opsi penggunaan hak angket.
Sementara itu, Partai Golkar berpandangan hak angket dan hak interpelasi tidak lagi relevan apabila tujuan DPR adalah menindaklanjuti persoalan tersebut menuju pemberhentian wakil presiden. Wakil Ketua Umum Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menilai mekanisme yang lebih tepat adalah hak menyatakan pendapat.
Adapun Partai Gerindra mengingatkan agar putusan MA dipahami sesuai ruang lingkup perkara dan konsekuensi hukumnya.
Juru Bicara Gerindra, Sugiat Santoso, menyatakan persoalan keabsahan surat penyetaraan pendidikan tidak serta-merta dapat disamakan dengan persoalan kedudukan wakil presiden yang memiliki mekanisme konstitusional tersendiri.(ist)
