JAKARTA – Pemerintah memperkuat strategi pemerataan tenaga medis melalui penyediaan sekitar 1.000 beasiswa pendidikan dokter dan dokter gigi spesialis.
Selain itu juga penguatan perluasan penempatan residen di fasilitas pelayanan kesehatan prioritas, serta pengembangan pendidikan kedokteran gigi di berbagai wilayah Indonesia.
Tiga langkah yang digencarkan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) itu, diarahkan untuk menjawab kebutuhan dokter spesialis, memperkuat layanan kesehatan di daerah, sekaligus meningkatkan kapasitas pendidikan tenaga medis secara berkelanjutan.
“Penambahan program studi harus diikuti dengan pemerataan tenaga medis dan peningkatan pelayanan kesehatan di daerah. Karena itu, program akselerasi ini perlu dilanjutkan dan diperkuat untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan pendidikan dokter spesialis,” ujar Wamendiktisaintek Fauzan.
Hal it disampaikannya saat membuka acara Peluncuran Program Akselerasi Peningkatan Akses serta Kualitas Pendidikan Kedokteran dan Kedokteran Gigi, di kantor Kemdiktisaintek, Kamis (22/10/2026).
Program tersebut merupakan kelanjutan dari Akselerasi Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan Kedokteran dan Kedokteran Gigi, sekaligus bagian dari implementasi Diktisaintek Berdampak dan dukungan terhadap Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) pemerintah di bidang kesehatan.
Sejak diluncurkan pada 22 Juli 2025, program akselerasi pendidikan kedokteran mencatat penambahan 185 program studi pendidikan dokter spesialis dan subspesialis (PPDS). Capaian itu melampaui target awal pembukaan 148 program studi baru.
Dengan penambahan tersebut, jumlah program studi PPDS meningkat dari 366 menjadi 551. Kapasitas pendidikan juga bertambah, dengan jumlah peserta didik PPDS mencapai sekitar 24.000 orang pada 2026.
Perluasan pendidikan menjangkau 11 provinsi yang sebelumnya belum memiliki program PPDS, termasuk Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua. Pemerintah juga membuka cakupan pendidikan pada enam bidang subspesialis baru.
Capaian ini menjadi landasan untuk memperkuat kolaborasi Kemdiktisaintek, Kementerian Kesehatan (Kemenkes), pemerintah daerah, perguruan tinggi, rumah sakit, dan pemangku kepentingan lainnya melalui pendekatan Sistem Kesehatan Akademik.
Pendekatan tersebut menghubungkan institusi pendidikan dengan fasilitas pelayanan kesehatan dan pemerintah daerah agar pengembangan tenaga medis sesuai dengan kebutuhan masyarakat di setiap wilayah.
Pada tahun akademik 2026/2027, pemerintah menyiapkan sekitar 1.000 beasiswa pendidikan dokter dan dokter gigi spesialis.
Dari jumlah tersebut, sekitar 750 beasiswa direncanakan melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), sedangkan 250 lainnya didukung pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, rumah sakit, serta mitra swasta.
Beasiswa akan diprioritaskan pada bidang spesialisasi yang dibutuhkan masyarakat. Fokusnya mencakup spesialis dasar serta bidang prioritas kanker, jantung, stroke, uronefrologi, dan kesehatan ibu dan anak (KJSU-KIA).
Penentuan penerima juga akan mempertimbangkan kebutuhan tenaga medis di berbagai wilayah, termasuk rencana penempatan dan pendayagunaan lulusan setelah menyelesaikan pendidikan.
Direktur Utama LPDP Yon Arsal mengatakan, dukungan beasiswa mencakup berbagai kebutuhan selama masa pendidikan, bukan hanya biaya kuliah. “Tidak hanya tuition fee di universitasnya, tetapi juga mencakup biaya hidup dan juga biaya penelitian, biaya ujian kompetensi hingga berbagai kebutuhan penunjang lainnya yang dibutuhkan selama masa studi,” tutur Yon.
Program beasiswa ini akan diintegrasikan dengan sistem seleksi nasional PPDS melalui Panitia Seleksi Bersama Kemdiktisaintek dan Kemenkes.
Selain memperluas akses pendidikan, pemerintah mendorong penempatan residen tingkat mandiri di fasilitas pelayanan kesehatan, terutama yang menjadi prioritas PHTC.
Skema ini memungkinkan peserta pendidikan dokter spesialis yang telah mencapai tingkat kompetensi tertentu memperoleh pengalaman klinis sesuai kebutuhan pendidikan, sekaligus berkontribusi terhadap penguatan layanan kesehatan di daerah.
Kemdiktisaintek menegaskan, percepatan pengembangan pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi harus tetap memenuhi standar mutu akademik, kompetensi profesi, keselamatan pasien, serta ketentuan regulasi.
Pelaksanaannya turut melibatkan lembaga akreditasi, konsil, kolegium, asosiasi institusi pendidikan, dan asosiasi program studi terkait.
Pada akhirnya, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh bertambahnya jumlah program studi atau peserta pendidikan. Ukuran utamanya adalah semakin meratanya tenaga medis dan semakin luasnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas.
Melalui sinergi pendidikan tinggi dan sektor kesehatan, pemerintah berupaya membangun sistem pendidikan kedokteran yang lebih inklusif dan sesuai kebutuhan daerah, sekaligus memperkuat ketahanan kesehatan nasional.(infopublik)
