oleh

Hetifah: Kebijakan PJJ Tidak Bisa Disamaratakan, Harus Dipertimbangkan Pembuat Kebijakan

WPdotCOM, Jakarta – “Tidak semua guru melek teknologi. Tidak semua murid memiliki handphone, tidak semua orang tua mampu mendampingi dan tidak semua tempat memiliki koneksi internet memadai. Ini semua harus dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan.”

Demikian diungkapkan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian saat menjadi salah satu pembicara dalam diskusi yang bertema ‘Tantangan dan Kebijakan Dunia Pendidikan Pada Era New Normal’, Selasa lalu.

Hetifah mengatakan, pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ) tak bisa dipukul rata ke semua daerah. Karena itu, ia mendorong implementasi PJJ agar dievaluasi.

“Satu strategi tidak bisa dipakai untuk semua daerah dan untuk semua sekolah bahkan untuk setiap anak, karena Indonesia sangat beragam,” katanya.

Ia mengakui mendapati banyak keluhan dari para siswa, orang tua, maupun para tenaga pendidik. Kebanyakan keluhan muncul dari daerah-daerah terpencil atau tertinggal yang memiliki keterbatasan teknologi dan fasilitas untuk menunjang pembelajaran daring.

“Kemdikbud harus ada data dan evaluasi. Kemdikbud harus menyampaikan data mengenai peta perkembangan hasil evaluasi PJJ yang sudah berlangsung,” lanjutnya.

Di samping itu, kompetensi guru yang berbeda-beda harus menjadi perhatian. Pasalnya, masih banyak guru yang belum menguasai teknologi untuk memberikan pembelajaran jarak jauh.

“Tidak semua guru melek teknologi. Keterbatasan SDM harus jadi perhatian dalam membuat kebijakan,” katanya.

Sebagian sekolah di daerah memang sudah ada yang menyiapkan pembelajaran tatap muka dengan prosedur yang tegas, namun ia menegaskan, ada atau tidak pandemi Covid-19, Kemdikbud harus tetap mengevaluasi seluruh kebijakan.

“Ada atau tidak ada pandemi anak kita harus tetap belajar,” tegas Hetifah.

Ia pun mendorong agar Kemdikbud segera memetakan kebutuhan dari seluruh sekolah yang ada di Indonesia. Survei yang belakangan dilakukan Kemdikbud dinilainya tidak cukup untuk menjadi solusi dan pijakan dalam pengeluaran kebijakan.

“Kemdikbud harus memiliki data mapping menyeluruh sehingga tiap sekolah bisa menjawab berapa siswa di sekolah itu yang belum memiliki akses internet di rumahnya atau tidak memiliki gawai,” pungkasnya. (rnm/es)