WPdotCOM, Jakarta – Presiden Asosiasi Guru Sejarah Indonesia (AGSI) Sumardiansyah Perdana Kusuma mengkritisi kebijakan pemerintah dalam penyederhanaan kurikulum.
Ia menilai, pemerintah dinilai tidak mampu menjelaskan secara utuh alasan-alasan dari perubahan tersebut. “Pemerintah hanya menjalankan politik bahasa atau bahasa politik dengan menghindarkan dari masalah yang sebenarnya,” kata Sumardiansyah dalam diskusi daring, seperti dilansir JPNN, Jumat (25/9).
Dia mencontohkan tidak terjawabnya pertanyaan para guru sejarah mengenai pergeseran posisi mata pelajaran sejarah Indonesia dari wajib menjadi pilihan di Kelas XI dan XII. Tereduksinya mata pelajaran sejarah menjadi bagian dari IPS di Kelas X, serta hilangnya mata pelajaran sejarah Indonesia di SMK.
“Jangan sampai pengambilan kebijakan diingat dalam memori guru sejarah dan tercatat dalam sejarah, bahwa pernah ada dalam satu periode Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim telah melakukan tindakan keliru dengan memarginalkan mata pelajaran sejarah,” tegas Sumardiansyah.
Pada kesempatan sama, Satriwan Salim Koordinator Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G) memandang penyederhanaan kurikulum sebagai hal yang tergesa-gesa dan tidak urgen sama sekali.
Katanya, seharusnya pemerintah fokus membenahi persoalan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang banyak ditemukan selama masa pandemi ini.
Satriwan juga mengingatkan pemerintah, mengenai belum adanya evaluasi total terhadap implementasi Kurikulum 2013, yang sebenarnya baru berjalan 4 tahun efektif. Guru dan siswa dikhawatirkan akan jadi kelinci percobaan jika penyederhanaan dan perubahan Kurikulum baru dilakukan.
“Penyederhanaan yang substansinya adalah perubahan kurikulum tiba-tiba harus dilakukan tanpa ada kajian yang jelas,” ujarnya.
Satriwan menilai Kemendikbud tidak percaya diri mengkomunikasikan rencana perubahan ini ke publik. Berbanding terbalik di masa perubahan Kurikulum 2013 dulu. (sumber: jpnn)
