Sementara itu, hak-hak lain yang juga diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan yaitu dalam bentuk bantuan sosial (bansos) melalui Program JKM, JHT, Program JKK, dan JP. Sedangkan yang sudah berjalan di Balai Tan Miyat ialah Program JKM, JHT, dan JKK dengan kategori peserta Bukan Penerima Upah (BPU) baik melalui Program GN lingkaran maupun mandiri.
“BPJS Ketenagakerjaan melalui kantor BPJS Ketenagakerjaan cabang Kota Bekasi lebih lanjut segera berkoordinasi dengan pengelola Balai Tan Miyat untuk melakukan pendataan pendaftaran calon BPU. Yang belum terdaftar dalam DTKS agar segera ditindaklanjut,” tandasnya.
Sebelum itu, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK Tb. A. Choesni seraya membuka rakor mengingatkan kepada para pemangku kepentingan untuk segera mencari langkah-langkah yang tepat dalam memenuhi hak penyandang disabilitas.
“Selain itu, sinergi dan kolaborasi sangat dibutuhkan dalam hal ini untuk meningkatkan derajat keberdayaan kaum disabilitas sehingga mereka tidak dipandang sebelah mata,” pungkas Choesni.
Di akhir rakor, Plt. Kabid Pemberdayaan Lansia Kemenko PMK Ginda Arthur Manurung berpesan kepada BPJS Ketenagakerjaan agar dapat berperan menjemput bola untuk penyandang disabilitas yang bekerja.
“Sehingga demikian, mereka dapat ikut jamsos ketenagakerjaan untuk melindungi jaminan sosial penyandang disabilitas,” tutupnya.
Untuk diketahui, rakor dihadiri 50 orang berasal dari unsur perwakilan Kemensos, Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Netra “Tan Miyat” (Balai Tan Miyat), BPJS Ketenagakerjaan (Pusat dan Cabang Kota Bekasi), BPJS Kesehatan (Cabang Kota Bekasi), OPD terkait di lingkup Pemkot Bekasi (Bappeda, Balitbang, BPBD, Dinas Sosial, Dinas Dukcapil, Dinas Kominfo Statistik dan Persandian, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, dan Organisasi Disabilitas (PPDI Jawa Barat dan Kota Bekasi, serta Dare Indonesia) dan PM Balai RSPDSN Tan Miyat. (*/pmk)
