WPdotCOM, Padang – Anggota Komisi X DPR RI Ali Zamroni mengingatkan pemerintah untuk terus fokus meningkatkan kualitas pendidikan vokasi Indonesia.
Di mana, melalui pola pendidikan vokasi nantinya diharapkan bukan hanya mampu mengurangi disparitas pendidikan, namun lebih dari itu yakni mengentaskan permasalahan pengangguran.
Hal itu disampaikan Ali Zamroni saat wawancara di sela-sela pertemuan Tim Panja Peta Jalan Pendidikan Komisi X DPR RI dengan Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Barat Adib Alfikri, perwakilan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI, Wakil Rektor III Universitas Andalas Padang Inssanul Kamil dan jajaran stakeholder lainnya di Kota Padang, Sumbar, Jumat (20/11).
“Mengingat, melalui pola pendidikan vokasi seperti SMK yang usai lulus langsung siap memiliki keahlian untuk bekerja. Satu hal terpenting, pemerintah harus meningkatkan hubungan antara pendidikan vokasi dengan dunia industri dengan standar yang jelas. Melalui standar yang jelas, saya yakin fresh graduate bisa langsung diterima untuk bekerja di dunia industri,” ujar politisi Partai Gerindra itu.
“Seperti contohnya jurusan otomotif SMK, kalau yang untuk praktek teknologinya sudah tua, sementara kemudian saat siswa tersebut lulus sudah dengan teknologi terbaru di tempat kerja maka siswa tersebut harus kembali belajar mulai dari nol. Ini yang harus ditanggapi secara serius oleh pemerintah untuk membuat standar yang jelas,” imbuh legislator dapil Banten I itu menegaskan.
Di sisi lain, berkaitan dengan rencana pemerintah membuka kesempatan untuk 1 juta guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK), Ali Zamroni memastikan dirinya selaku Anggota Komisi X DPR RI akan terus mengawasi kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut. Sehingga, jangan sampai kemudian hanya sekedar menjadi wacana.
“Saya sepakat, yang diutamakan adalah tenaga guru honorer berusia 35 tahun. Usia yang tidak bisa ikut seleksi CPNS tapi memiliki kelebihan yakni memiliki pengabdian yang sudah lama. Komisi X akan terus tagih di rapat selanjutnya. Kita ingin sampai ada bukti nyata guru honorer yang diangkat. Apakah APBN kita cukup? Saya yakin cukup,” tegas Anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI ini. (parlementaria/pun/sf)
