Pusdalops BPBD yang baru dibangun akan dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas canggih untuk mendukung operasi penanggulangan bencana. Fasilitas itu meliputi ruang koordinasi untuk menerima informasi ancaman bencana dari BMKG dan pihak terkait lainnya. Selain itu, Pusdalops akan memiliki sarana untuk memastikan bahwa posko tetap siap diaktifkan ketika bencana terjadi.
Proyek ini didanai dengan pinjaman dari Bank Dunia dan dijadwalkan selesai dalam waktu 150 hari. Suharyanto mengingatkan kepada pihak BPBD agar memastikan proyek itu selesai tepat waktu dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang terdiri dari lebih dari 280 pulau, memiliki potensi wisata alam yang luar biasa, baik di gunung maupun laut. Namun, wilayah ini juga dikenal memiliki tingkat kerawanan bencana yang tinggi. Berdasarkan Indeks Kajian Risiko Indonesia edisi Januari 2023, NTB dilalui oleh berbagai patahan sesar yang berpotensi menyebabkan gempa bumi, termasuk Sesar Flores Back Arc Thrust dan Sesar Lombok Strait.
Pada 2021, NTB diguncang gempa bumi berkekuatan 7,5 skala richter di Larantuka, yang berpotensi menyebabkan tsunami. Sejak 2013, NTB tercatat mengalami lebih dari 500 kejadian bencana, dengan dominasi bencana banjir dan gempa bumi sebagai bencana dengan dampak terbesar.
Dengan dibangunnya Pusat Pengendalian Operasi di empat titik strategis di NTB, BNPB berharap dapat memperkuat kapasitas penanggulangan bencana di provinsi ini. Melalui kerjasama dengan Bank Dunia dan BMKG, serta dukungan teknologi yang canggih, NTB akan semakin siap dalam menghadapi potensi bencana, khususnya tsunami. Selain itu, pembangunan ini juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan ketangguhan bencana Indonesia secara keseluruhan.
Dengan adanya pusat pengendalian yang lebih terintegrasi dan sistematis, masyarakat di NTB dapat lebih cepat menerima informasi dan melakukan tindakan preventif saat terjadi bencana, sehingga dampak dari bencana dapat diminimalisir.(infopublik)
