PADANG PANJANG – Bertempat di Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang, Selasa (18/2/2025), pembicaraan terkait follow-up Sekolah Siaga Bencana dilanjutkan pasca Diksar Komunikasi Radio Dua Araha Sekolah Siaga Bencana yang telah selesai dilaksanakan dua pekan lalu.
Diksar yang diinisiasi RAPI Wilayah JZ03ZZW06 bersama Dinas Pendidikan setempat itu, diikuti oleh 41 satuan pendidikan di lingkungan kota setempat. “Kita sepakat untuk melanjutkan program ini ke jenjang yang lebih terarah sesuai rekomendasi kegiatan yang telah kita bicarakan dengan RAPI,” demikian ungkap Noval Jerri, S.Kom., M.Pd.T., Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Padang Panjang kepada awak media ini.
Dikatakan oleh Noval, pihaknya akan segera membicarakan kelanjutan program Sekolah Siaga Bencana tersebut dengan seluruh pemangku kepentingan.
“Kita juga sudah sepakati, Gugus Sekolah Siaga Bencana (GSSB) yang telah dibentuk pengurusnya saat kegiatan berlangsung dua pekan lalu, akan di-SK-kan melalui Surat Keputusan Bersama antara RAPI dan Dinas Pendidikan,” jelas Noval yang juga sedang mengurus Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk (IKRAP) dan keanggotaan RAPI itu.
Sementara itu, Deny Syaputra, Wakil Ketua II RAPI setempat didampingi Wakil Ketua III Suwandi Arizona dan Sunarso Mintaraga, ketua pelaksana Diksar mengatakan, keberadaan Sekolah Siaga Bencana, telah diatur dalam Perka Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada tahun 2012 No. 4 Tahun 2012 tentang Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB), yang diperkuat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana.
“Jadi program ini sangat penting direalisasikan pasca Diksar yang telah dilaksanakan. Kita dari RAPI dan tim penyelenggara bersama Dinas Pendidikan telah membicarakan ini. Masing-masing satuan pendidikan akan memiliki radio komunikasi dalam rangka kesiapsiagaan terhadap potensi bencana,” sebut pemegang callsign JZ03FK itu yang diamini Sunarso dan Suwandi.
Sementara itu, Nova Indra, pegiat komunikasi radio sekaligus pimpinan lembaga Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (P3SDM) Melati, yang turut hadir dalam kesempatan itu menjelaskan, Padang Panjang dan beberapa daerah di Sumatra Barat, perlu menjawab peraturan yang ada dengan baik.
“SSB di wilayah-wilayah potensial bencana, tentunya menjadi sangat penting direalisasikan. Dan RAPi telah mengisiasi program ini. Tinggal lagi bagaimana pemerintah melalui leading sector di Dinas Pendidikan untuk menindaklanjutinya,” sebut Nova.
Ia mengatakan, inisiasi yang dilakukan RAPI juga telah didukung oleh pemerintah daerah setempat.
“Ke depan, persoalan mitigasi kebencanaan, termasuk kesiapsiagaan elemen pendidikan akan menjadi fokus bersama antara RAPI dan Dinas Pendidikan di beberapa wilayah,” pungkasnya. (*)
