JAKARTA – Wamendikdasmen Atip Latipulhayat, menjadi pembicara kunci dalam Workshop Persiapan Pemeriksaaan LKPP, LKKL, dan LKBUN tahun 2025, yang diselenggarakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan memaparkan sejumlah rencana kebijakan strategis pendidikan nasional.
Pada kesempatan itu, Wamen Atip menegaskan, Kemendikdasmen menempatkan pembangunan sumber daya manusia (SDM) sebagai prioritas nasional sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025 – 2029.
“Kemendikdasmen mengusung visi Pendidikan Bermutu untuk Semua dengan berpihak pada sistem pendidikan yang berkeadilan, berkualitas, berdaya saing, dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan visi itu, kami melakukan sejumlah kebiajakan, antara lain penguatan sarana dan prasarana, peningkatan kualitas pembelajaran, pemanfaatan teknologi, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan,” ungkap Wamendikdasmen, Atip Latipulhayat, di Jakarta, baru-baru ini.
Wamen Atip menuturkan, pendidikan memegang peran penting dalam memastikan pertumbuhan ekonomi, kemajuan teknologi, dan transformasi sosial yang diharapkan berdampak secara merata oleh seluruh rakyat Indonesia.
Memasuki tahun anggaran 2026, Wamen Atip menjelaskan, Kemendikdasmen akan memperkuat layanan pendidikan melalui beberapa kebijakan.
“Tahun 2026 kami akan melanjutkan program Revitalisasi Satuan Pendidikan secara masif dan berkeadilan, Digitalisasi Pembelajaran yang menitikberatkan pada pemanfaatan dan peningkatan kapasitas guru, perluasan Program Indonesia Pintar, penguatan pendidikan vokasi melalui teaching factory, pendidikan inklusif bagi seluruh peserta didik, termasuk penyandang disabilitas, peningkatan kualifikasi akademik dan profesionalisme guru, serta penyediaan buku, alat tulis, dan penguatan literasi dasar,” tutur Wamen Atip.
Dalam konteks kebijakan pendidikan, Wamen Atip berharap BPK terus memperkuat peran strategisnya dalam mengawal akuntabilitas pengelolaan anggaran pendidikan, melalui sistem pengawasan yang transparan, pemeriksaan yang objektif, serta rekomendasi yang konstruktif. Dengan begitu, seluruh program dan kebijakan pendidikan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan berdampak nyata bagi peningkatan kualitas SDM Indonesia.
“Melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, satuan pendidikan, dan BPK, kami optimistis pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan nasional dapat terus dilakukan dan terwujudkan,” papar Wamen Atip. (SP)
