Selain itu, Kemendikdasmen turut mengerahkan tim untuk memberikan dukungan psikososial guna memulihkan kondisi psikologis dan sosial warga sekolah. Program ini juga didukung oleh berbagai donatur yang menyediakan family kit bagi guru di pengungsian serta teacher kit untuk mendukung kegiatan pembelajaran.
Terkait proses rekonstruksi dan rehabilitasi, revitalisasi sekolah dilakukan melalui mekanisme swakelola dengan transfer dana langsung ke rekening satuan pendidikan. Hingga akhir Februari, terdapat 1.741 sekolah yang telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan total nilai mencapai Rp1,25 triliun.
Melalui skema ini, tiap sekolah memiliki otoritas untuk melaksanakan perbaikan, pembangunan kembali, maupun relokasi secara mandiri sesuai tingkat kerusakan yang dialami.
Berdasarkan arahan dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, ditargetkan agar sekolah dengan kategori rusak ringan dan sedang dapat rampung sebelum dimulainya tahun ajaran baru. Sementara itu, untuk sekolah yang mengalami kerusakan berat atau memerlukan relokasi, proses pengerjaan ditargetkan selesai pada akhir tahun.
Langkah relokasi tersebut didasarkan pada rencana induk dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Bappenas) yang mengatur zonasi kerawanan bencana. Sekolah yang berada di zona merah tidak mendapatkan toleransi untuk dibangun kembali di lokasi semula demi faktor keamanan.
“Saat ini kami masih melakukan rapat koordinasi dengan Pemda untuk memverifikasi 248 tambahan sekolah serta 26 ribu guru yang akan mendapatkan bantuan pada tahap selanjutnya,” ungkap Jamjam
Seluruh rangkaian penanganan darurat hingga pemulihan ini mengikuti regulasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB). Regulasi tersebut menjadi payung kebijakan dalam menanggulangi bencana di satuan pendidikan.
Dengan adanya kepastian regulasi dan sinergi berbagai pihak, Kemendikdasmen optimis bahwa layanan pendidikan di Sumatra akan segera pulih dan mampu mengembalikan lingkungan belajar yang lebih aman dan nyaman.(SP)
