JAKARTA – Pemerintah memastikan tidak akan membentuk satuan tugas (satgas) atau tim khusus untuk menangani kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto.
Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra, melalui keterangan resmi, Senin (9/11/2026).
Yusril menegaskan, pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada penyidik kepolisian untuk mengusut perkara tersebut secara profesional dan transparan.
Langkah itu diambil guna memastikan proses penegakan hukum berjalan sesuai dengan norma yang berlaku tanpa intervensi politik.
Karena itu, Menko Yusril mengungkapkan, presiden telah memberikan arahan tegas agar penyidikan dilakukan secara objektif dan tanpa pandang bulu.
Selain mendalami dugaan penyadapan ilegal, penyidik Bareskrim Polri juga membuka peluang mengusut potensi tindak pidana lain, termasuk dugaan makar sebagaimana diatur dalam Pasal 191, Pasal 192, dan Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Saat ini, proses penyidikan masih terus berjalan dengan mengumpulkan alat bukti, memeriksa para saksi, serta menghadirkan keterangan ahli.
Mengenai detail teknis perkembangan perkara dan kebijakan pengungkapan substansi penyadapan kepada publik, pemerintah menyerahkan kewenangan penuh penjelasan tersebut kepada pihak Bareskrim Polri.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto telah membentuk tim khusus untuk melakukan pengusutan mendalam terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap presiden.(infopublik)
