WPdotCOM, Jakarta – Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop dan UKM) Teten Masduki menyadari pentingnya kolaborasi pendidikan vokasi dengan UKM.
Ia mengungkapkan dalam Sesi “Menuju Indonesia Vocational Outlook 2021 secara virtual, Senin (21/12), struktur UKM dari waktu ke waktu tidak menunjukkan perubahan siginifikan. Ia membandingkan kondisi Indonesia yang kewirausahaannya masih di level 3,47%, sementara Singapura sudah hampir 9% dan Thailand serta Malaysia sudah mencapai 5%.
Prasyarat menjadi negara maju menurutnya adalah dengan menambah kewirausahaan. Kesenjangan yang terjadi, harus disikapi dengan pendidikan kewirausahaan.
Diakui Menkop dan UKM, langkah nyata yang telah dilakukan pihaknya dengan Kemdikbud yang melibatkan pendidikan tinggi sebagai inkubator bisnis perlu diapresiasi. Pendirian start up berbasis teknologi di kampus adalah sebuah lompatan dalam mengembangkan prinsip kewirausahaan di Indonesia.
“Kemitraan dengan DUDI yang besar ini perlu dirumuskan lebih detil, karena banyak kemitraan yang bersifat aksi sosial, contohnya industri baja memberikan pelatihan yang tidak berkaitan dengan bagian rantai pasok (supply chain) industri itu. Misalnya, industri baja melatih pengrajin emping melinjo. Ini tidak ideal,” ujar Menteri Teten.
Kemitraan yang diinginkan adalah bagaimana UKM menjadi bagian dari rantai pasok industri besar, sehingga pelatihan-pelatihan yang dilakukan benar-benar dapat menjembatani proses transfer pengetahuan dan keterampilan, serta peningkatan kualitas produksi dan desain.
Selain itu, produk-produk UKM juga harus diserap industri nasional. Tercatat, partisipasi UKM dalam rantai pasok industri besar baru 4,1%.
“Yang mendapat insentif pajak itu seharusnya memang program-program pengembangan vokasi yang terintegrasi dengan rantai pasok, karena UKM jika melihat pengalaman Korea Selatan, Jepang, dan Cina, mereka menjadi rantai pasok industri nasionalnya,” tutup Teten Masduki. (SP)
