Tangerang – Anggota Komisi X DPR RI Djohar Arifin Husin meminta biaya akreditasi program studi (prodi) di perguruan tinggi kembali menjadi tanggung jawab negara.
Menurutnya, biaya akreditasi saat ini sangat mahal dan sangat membebani perguruan tinggi di daerah, terutama Perguruan Tinggi Swasta (PTS).
Dahulu akreditasi bagi perguruan tinggi itu dibiayai oleh pemerintah lewat Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Tapi dengan adanya perubahan ini, Djohar memandang, terjadi hal yang sangat tidak menguntungkan bagi PTS dengan adanya iuran yang bermacam-macam
“Kami dapat laporan ada yang sampai Rp60 juta per prodi. Kalau seandainya, satu perguruan tinggi itu punya 10-12 prodi, bayangkan berapa banyak dana yang harus dikeluarkan hanya untuk membayar akreditasi ini,” jelas Djohar.
Hal itu disampaikannya usai memimpin Tim Panitia Kerja (Panja) Perguruan Tinggi Komisi X DPR RI bertemu rektor-rektor PTS Provinsi Banten, di Universitas Muhammadiyah Tangerang, Banten, Jumat (30/9) lalu.
Lebih lanjut, Djohar menjelaskan sudah semestinya pemerintah membantu menjalankan amanat UUD 1945 untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui program-program pendidikan, termasuk juga pada PTS. Apalagi mengingat, 72 persen mahasiswa Indonesia kini berkuliah di PTS.
“Sebelum ini bisa dibiayai pemerintah, dengan APBN, kenapa sekarang jadi bermasalah? Mestinya, semakin tahun semakin baik dan banyaklah bantuan kepada masyarakat. Kita lihat kemarin, para pimpinan perguruan tinggi swasta, berdemo ke istana. Ini sangat tidak bagus. Karena tidak menyelesaikan masalah,” jelas Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.
