“Di BPMP, fungsi cakupannya tidak hanya pendidikan dasar dan menengah tetapi mencakup Pendidikan Anak Usia Dini. Selain itu, dalam peningkatan mutu juga ada satu target peningkatan mutu tertentu berdasarkan Rapor Pendidikan di suatu daerah. Kalau dahulu LPMP fokus pada satuan pendidikan, sekarang kita lebih bermitra dan bersinergi dengan pemerintah daerah (Pemda),” tegas Mustangimah.
Selanjutnya, Balai Guru Penggerak mempunyai fungsi dalam melaksanakan pemetaan, pengembangan model, pengembangan media pembelajaran, fasilitasi dan peningkatan kompetensi, supervisi peningkatan kompetensi, pemantauan dan evaluasi, pelaksanaan kemitraan, hingga urusan administrasi bagi pendidik dan tenaga kependidikan.
Hingga saat ini, dikatakan Mustangimah, BBPMP dan BPMP berada di setiap provinsi, namun pada DKI Jakarta tidak dibentuk BGP. “Alasannya adalah karena di DKI Jakarta sudah ada UPT daerah yang fungsinya hampir sama dengan BGP, nantinya akan bekerja sama dengan kami selama pelaksanaan tugasnya,” ujar Mustangimah.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek, Praptono menyampaikan Balai Besar Guru Penggerak (BBGP) telah dibentuk di enam provinsi yaitu Sumatra Utara, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Barat. Sedangkan Balai Guru Penggerak (BGP) telah terbentuk di seluruh provinsi kecuali DKI Jakarta.
“Saat ini kita sedang mendorong dan memperkuat peran BBGP dan BGP, yaitu memastikan program-program prioritas Kemendikbudristek seperti Merdeka Belajar bisa terlaksana dengan baik khususnya yang terkait dengan peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru serta tenaga kependidikan,” ujar Praptono.
Dalam mengimplementasikan program Merdeka Belajar, lanjut Praptono, BBGP dan BGP bertindak sebagai kepanjangan tangan Kemendikbudristek di Jakarta.
“Dengan demikian, harapan kami komunikasi akan menjadi lebih dekat dan interaksi menjadi lancar. Jika itu terjadi maka chemistry ke arah yang lebih baik akan tumbuh,” imbuh Praptono. (SP)
