Jakarta – Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mendorong agar penyelesaian masalah guru honorer dalam seleksi Guru dan Tenaga Kependidikan PPPK dikembalikan pada kepentingan awalnya.
Kepentingan awal tersebut yaitu untuk mendorong afirmasi guru-guru honorer yang telah mengabdi lama untuk masuk dalam seleksi dan menjadi ASN PPPK. Menurutnya, para guru yang telah mengabdi tersebut membutuhkan apresiasi dan pengakuan dari negara.
Terlebih, banyak dari mereka yang akan memasuki usia pensiun. “Tadi saya bilang udah stop dulu aja skema yang lain tuntaskan dulu P1, P2, P3 ini tuntas baru ngomongin skema yang lain lagi,” ungkap Huda, usai Rapat Kerja Komisi X dengan Kemendikbudristek RI, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (3/11) lalu.
Ia menjelaskan bahwa dengan situasi yang terjadi saat ini, ia meyakini bahwa rekrutmen satu juta guru yang direncanakan selesai dalam satu tahun tidak akan terpenuhi. Sebab, jumlah rekrutmen yang ada saat ini masih banyak yang belum bisa terserap. Padahal pengangkatan akan dilaksanakan pada tahun 2023.
“Artinya, selama tiga tahun ini kita baru akan merekrut sekitar kurang lebih 500.000 dari target satu juta. Waktu itu target satu juta akan capai dalam medium satu tahun, di 2021. Jadi sekali lagi ini banyak PR (pekerjaan rumah, red), kita ingin ini dituntaskan,” imbuhnya.
