Lebih lanjut, permasalahan yang menjadi bottle neck tersebut terjadi karena pemerintah daerah merasa anggarannya tidak cukup bila pembiayaannya menggunakan APBD. Sedangkan, pemerintah pusat juga belum memberikan anggaran yang sesuai kondisi di lapangan.
“Kalau ini terus-menerus begini sampai nanti tahun 2023, lantas di 2024 target satu juta nggak akan tercapai. Padahal kebutuhan kita memang mengangkat satu juta guru. Paling tidak melalui jalur PPPK ini. Kebutuhan itu, gak bisa ditawar. Nah, Kalau sekarang baru terisi 500 akan ada akan ada masalah di pendidikan kita nanti,” lanjutnya.
Ia mengaku belum sinkronnya antara pemerintah pusat dengan daerah menjadi permasalahan lain yang ditemukan dalam perekrutan tersebut. Selain itu, rekrutmen dalam satu juta guru yang dalam prosesnya terjadi beberapa perubahan skema seperti merekrut fresh graduate, guru honorer sekolah swasta, juga terkait penilaian yang dirasa menjadi tumpang tindih.
“Kemendikbud menggebu-nggebu, Kemenkeu nggak mengalokasikan anggaran khusus, Kemendagri ngerasa ini membebani pemerintah daerah. Akhirnya surat edarannya berbeda dengan surat edaran dikeluarkan oleh Kemendikbud , oleh kemenkeu, oleh BKN.” Jelas politisi asal Jawa Barat ini. (parlementaria)
