Tanah Datar – Persoalan membangun daerah, tidak melulu diukur dari kegiatan-kegiatan seremonial dengan segala bentuk publikasi agar terlihat viral dan diminati orang banyak.
Kepala daerah yang mampu mengukur kinerjanya dengan program-program yang benar-benar berguna bagi kelangsungan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), adalah kepala daerah yang memiliki wawasan luas terhadap berbagai hal yang mendasarinya.
“Urusan pembangunan SDM, kalau kita bicara indeks pembangunan manusia (IPM) di daerah Tanah Datar, tentunya berakar dari tiga poin yang melatarbelakanginya yaitu tingkat pertumbuhan kesejahteraan ekonomi, tingkat usia hidup (kesehatan), dan pendidikan. Dan saat ini kita lebih banyak mengarahkannya pada bidang pendidikan karena hal ini sangat penting,” ujar Drs. Maswardi, tokoh masyarakat Tanah Datar dalam diskusi politik dan pembangunan daerah bersama pimpinan lembaga Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (P3SDM) Melati, Minggu (5/3).
Dalam diskusi tersebut, tokoh yang juga senior di bidang politik di Tanah Datar itu mengatakan, saat ini belum ada terobosan yang berarti dalam pembangunan manusia di bidang pendidikan.
“Contoh saja, sekolah swasta kurang mendapat perhatian. Apalagi sekolah menengah atas swasta yang ada di daerah ini. Padahal siswanya adalah putra-putri Luhak nan Tuo yang kemudian hari nanti akan jadi pelanjut pembangunan daerah. Program beasiswa pendidikan tinggi juga jadi sesuatu yang seakan rumit bila didiskusikan lebih lanjut,” papar tokoh yang biasa disapa dengan panggila Buya Maswardi itu.
Mengenai hal itu, sambungnya, perlu ukuran-ukuran tertentu dalam program yang dijalankan. Butuh orang-orang yang memberi masukan positif untuk kepentingan daerah.
Sementara itu Nova Indra pimpinan P3SDM Melati dalam diskusi tersebut menyikapi penyampaian Buya Maswardi dengan mengatakan, “persoalan IPM adalah salah satu ukuran penting kinerja kepala daerah itu berhasil atau tidak. Kalau ngurus pendidikan saja tidak punya wawasan yang baik, alamat akan mandeg pembangunan manusia di daerah itu.”
“Kita perlu orang-orang yang benar-benar mampu mengemas pembangunan manusia dengan benar. Bukan yang hanya mampu berjanji ini itu saat kampanye Pilkada lalu diam seribu bahasa saat ditagih,” tegasnya.
Kalau perlu, ujar Nova lagi, menuju tahun Pilkada 2024 mendatang daerah dirinya juga bisa saja langsung pulang kampung dan mengajukan pencalonan dirinya sebagai bakal calo kepala daerah atau wakil kepala daerah.
“Semua punya hak untuk memberikan yang terbaik bagi daerahnya. Saya akan pulang ke Tanah Datar untuk sesuatu yang lebih baik,” pungkasnya. (*)
