AHY menuturkan, lima kementerian teknis di bawah koordinasinya, yakni Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Transmigrasi, dan Kementerian Perhubungan, akan terus berkoordinasi untuk memastikan bahwa setiap program berjalan selaras dengan visi pembangunan nasional.
AHY menekankan, koordinasi lintas sektor merupakan kunci untuk mencapai visi pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan distribusi kesejahteraan yang merata.
Ia menyebutkan, Kemenko Infra berkomitmen untuk memastikan bahwa program-program infrastruktur, baik di tingkat pusat maupun daerah, berjalan seiring dengan visi dan aspirasi pemerintahan Presiden Prabowo.
“Koordinasi lintas sektor sangat penting untuk mewujudkan visi pemerintahan Presiden Prabowo dalam menghadirkan infrastruktur yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan distribusi kesejahteraan yang merata. Kami akan memastikan bahwa semua target yang kami capai sejalan dengan aspirasi dan semangat Presiden,” jelas AHY.
AHY juga berharap, agar kementerian teknis dan pemerintah daerah dapat berperan aktif dalam pemeliharaan dan pengawasan infrastruktur yang telah dan akan dibangun.
Hal itu, menurutnya, penting untuk menjaga keberlanjutan program infrastruktur yang tidak hanya memajukan ekonomi tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.(infopublik)
