PURWOKERTO – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banyumas membentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) “Smart Krisna”, Jumat (9/5/2025) kemarin.
Pembentukan forum sebagai upaya memperkuat mitigasi dan penanggulangan bencana itu, dipimpin langsung Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Banyumas, Budi Nugroho, di ruang pertemuan Kantor BPBD Banyumas di Purwokerto.
FPRB Smart Krisna menjadi wadah kolaborasi berbagai unsur masyarakat dan lembaga, melibatkan instansi pemerintah, akademisi, serta sejumlah organisasi kemasyarakatan lainnya.
“Tujuan utama pembentukan forum ini adalah untuk mendeteksi kondisi pra-bencana secara dini dan meminimalisir risiko serta dampak bencana, termasuk korban jiwa dan kerugian material,” ujar Budi Nugroho dalam keterangannya.
Setelah terbentuk di tingkat kabupaten, FPRB akan diperluas hingga ke tingkat kecamatan, kelurahan, dan desa. Hal ini merupakan bagian dari strategi jangka menengah dan panjang BPBD Banyumas untuk memastikan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam upaya pengurangan risiko bencana.
Pembentukan FPRB juga dilatarbelakangi oleh sejumlah isu strategis yang masih menjadi tantangan, seperti belum optimalnya koordinasi antar instansi dalam penanganan pasca-bencana, minimnya upaya mitigasi di tahap pra-bencana, rendahnya pemanfaatan teknologi, kurangnya partisipasi masyarakat, serta manajemen logistik dan peralatan yang belum sesuai standar nasional.
Forum ini dirancang sebagai wadah berbasis hexahelix, yakni kolaborasi enam unsur utama, pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, media, dan komunitas.
Melalui sistem informasi yang terintegrasi, seluruh unsur diharapkan dapat berkoordinasi secara efektif dalam setiap fase penanggulangan bencana—pra, saat, dan pasca-bencana.
“Dengan FPRB, kami berharap semua pihak dapat bergerak bersama, memiliki peran dan tanggung jawab dalam membangun kesiapsiagaan bencana yang lebih baik,” tambah Budi.
Dalam jangka pendek, BPBD menargetkan pembentukan FPRB di seluruh wilayah Kabupaten. Jangka menengah difokuskan pada pembentukan forum hingga ke tingkat desa, sementara dalam jangka panjang, rencana aksi pengurangan risiko bencana akan diintegrasikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
FPRB juga akan menjadi pusat data dan informasi terkait daerah rawan bencana di Banyumas. Melalui pendekatan ini, BPBD berharap pengurangan risiko bencana tidak hanya menjadi program teknis, tetapi menjadi budaya yang melekat di masyarakat.(krjogja)
