JAKARTA – Penguatan kapasitas kelembagaan, penguasaan teknologi, dan kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi bekal penting bagi para lulusan Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (STMKG) dalam menjalankan tugas pengabdian dan mendukung pembangunan nasional.
Hal tersebut disampaikan Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani dalam sambutan Wisuda Program Sarjana Terapan Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (STMKG) Tahun 2026 di Jakarta, beberapa hari lalu.
Pada kesempatan tersebut, sebanyak 260 taruna dan taruni dinyatakan lulus dari empat program studi sarjana terapan STMKG.
Faisal menegaskan, kelulusan bukanlah akhir dari proses pendidikan, melainkan awal pengabdian untuk menerapkan ilmu dan keterampilan dalam mendukung pelayanan publik.
Menurutnya, berbagai tantangan, seperti fenomena El Niño, kemarau panjang, dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), menjadi contoh kondisi yang membutuhkan dukungan informasi MKG yang akurat dan dapat diandalkan.
“Wisuda hari ini menjadi awal pengabdian Saudara. Ilmu dan keterampilan yang diperoleh harus diwujudkan menjadi layanan yang bermanfaat bagi masyarakat dan pembangunan nasional,” ujar Faisal.
Dalam arahannya, Faisal menyampaikan enam hal yang menjadi prioritas penguatan BMKG sekaligus bekal bagi para wisudawan dalam menjalankan tugas. Pertama, memastikan informasi MKG menjadi dasar perencanaan dan pengambilan keputusan di berbagai sektor pembangunan.
BMKG memiliki peran strategis dalam mendukung 12 sektor, yakni transportasi; pembangunan infrastruktur; pertanian dan kehutanan; kelautan dan perikanan; tata ruang; kesehatan; pariwisata; pertahanan dan keamanan; sumber daya air; energi dan pertambangan; industri; serta penanggulangan bencana.
Menurut Faisal, para lulusan perlu mampu menghubungkan keahlian teknis dengan kebutuhan pengguna layanan agar informasi MKG memberikan manfaat nyata bagi keselamatan masyarakat dan keberhasilan pembangunan.
“Para wisudawan harus mampu menghubungkan keahlian teknis dengan kebutuhan pengguna layanan. Pekerjaan kita harus memberikan manfaat yang nyata bagi keselamatan masyarakat dan keberhasilan pembangunan,” kata Faisal.
Kedua, memperkuat kualitas layanan Unit Pelaksana Teknis (UPT) BMKG di seluruh Indonesia. Dengan 191 UPT sebagai ujung tombak pelayanan, kekuatan organisasi harus tercermin dari kualitas layanan yang merata di berbagai wilayah.
Penguatan tersebut mencakup pemenuhan kebutuhan SDM, peralatan, jaringan komunikasi, serta dukungan operasional dan pemeliharaan sesuai karakteristik setiap wilayah.
Faisal juga mengingatkan pentingnya membangun hubungan kerja yang kuat dengan pemerintah daerah dan para pengguna layanan.
Para lulusan diharapkan mampu memahami karakteristik wilayah penempatan, mengenali kebutuhan masyarakat, serta memastikan informasi BMKG dapat dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan dan tindakan di daerah.
Ketiga, mempercepat otomatisasi alat observasi utama (aloptama) untuk mendukung pengamatan yang berkesinambungan, pengiriman data yang cepat, dan layanan yang andal. Faisal menekankan bahwa setiap peralatan harus berfungsi dengan baik, terkalibrasi, terpelihara, dan terintegrasi dalam sistem operasional BMKG.
