WPdotCOM, Jakarta — Keputusan pemerintah untuk tetap memberlakukan pengetatan terhadap sektor pendidikan di era new normal masih terus dikaji. Para pemangku kepentingan, khususnya dari pondok pesantren (ponpes) mengusulkan untuk dapat segera memulai kembali pendidikan bagi para santri meski harus dengan protokol kesehatan yang ketat.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan bahwa pemerintah telah sepakat akan memulai tahun ajaran baru sekolah pada 13 Juli mendatang. Namun demikian untuk proses pembelajaran tetap dilakukan dengan sistem jarak jauh atau belajar dari rumah secara online.
“Khusus pesantren diputuskan akan diserahkan kepada kesiapan masing-masing pesantren. Dengan catatan, masih di bawah pengawasan Gugus Tugas dan Pemerintah Daerah meskipun otoritasnya dari pesantren,” ujarnya saat menjadi pembicara acara Webinar Arah Pendidikan Selama Pandemi Covid-19; Fenomena Normal Baru di Luar Negeri, dua hari lalu di Jakarta.
Menurut Muhadjir, apabila disiapkan secara sempurna dan disertai protokol kesehatan yang ketat maka pesantren dapat dibuka lebih dulu dari sekolah. Bahkan bukan tidak mungkin menjadi pusat karantina bagi mereka yang sehat jika telah dipastikan pesantren, maupun pemondokannya steril dari Covid-19 serta penyakit-penyakit lain.
Apalagi, Badan Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO) sudah menyatakan bahwa Orang Tanpa Gejala (OTG) yang selama ini diwaspadai karena dianggap berbahaya, justru sebenarnya memiliki kemungkinan menular yang rendah.
“Kalau itu benar dan anak-anak (santri) bisa diatur masuk asrama dan dikontrol ketat, maka asrama bisa jadi tempat yang sangat bagus untuk karantina. Pesantren bisa jadi tempat yang sangat ideal untuk memulai kegiatan,” tukasnya.
Kendati demikian, ungkap mantan Mendikbud tersebut, hal itu masih dalam dalam tahap persiapan. Pemerintah hingga kini masih terus mengkaji, pun, Menteri Kesehatan sudah menyebutkan akan siap memdukung dengan melibatkan Puskesmas untuk membantu.
“Kemarin sudah disepakati ada 21 ribu ponpes yang akan dibantu utnuk sanitasi, MCK, tempat wudhu, dan standarisasi untuk hunian. Saya mendorong ponpes agar dibuka namun saya wanti-wanti harus menjalani protokol kesehatan secara ketat,”pungkas Menko PMK.
Pada kesempatan webinar yang diadakan oleh Pengurus Cabang Istimewa NU Tiongkok bekerja sama dengan PPI Dunia dan Rumah Milenial itu turut hadir Ketua Komisi X DPR RI, Wakil Dubes RI untuk Tiongkok, KBRI Beijing, Ketua PPI Dunia, Ketua PCINU Tiongkok, Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Kemenko PMK Agus Sartono, serta para peserta lain dari berbagai lembaga dan juga PBNU. (pmk)
