DAK Fisik Tahun 2023, Siap Bangun Ruang Kelas Baru di 491 Kabupaten/Kota

Berita Nasional246 Dilihat

WPdotCOM, Jakarta – Sesuai dengan lampiran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, tertulis bahwa pemda memiliki kewenangan dan kewajiban dalam mengelola pendidikan di daerahnya.

Kewenangan dan kewajiban yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah tersebut, termasuk penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas.

“Selain itu, pemda juga berperan dalam melakukan pembaruan Dapodik secara berkala dan menyeluruh,” jelas Faturahman yang turut menyoroti perlunya unit layanan pengadaan (ULP) yang andal baik secara kuantitas maupuan kualitas agar tercapai pengelolaan DAK yang optimal.

Ia juga menjelaskan, selain peran di atas, Pemda juga perlu melakukan perencanaan dan pelaksanaan DAK fisik yang matang, mengintegrasikan seluruh sumber pendanaan untuk pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, memahami petunjuk teknis dan petunjuk operasional DAK fisik pendidikan, serta melibatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan dan/atau pengawasan.

“Mari kita sama-sama optimalkan anggaran di DAK ini agar bisa mencapai hasil yang optimal di masing-masing satuan pendidikan khususnya terkait dengan penyediaan dan penyelesaian sarana dan prasarana,” tegas Fahturahman.

Adapun untuk daftar lokasi prioritasnya, Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan (APK) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Amich Alhumami, menjelaskan DAK fisik tahun 2023 dapat digunakan untuk membangun ruang kelas baru (RKB) di 491 kabupaten/kota, tidak termasuk 17 kota dan DKI Jakarta.

Kemudian, pembangunan rumah dinas guru dan asrama siswa di 142 daerah afirmasi, pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA dan SMK di 1.569 kecamatan, pembangunan USB SLB di 3.821 kecamatan, rehabilitasi lapangan olahraga SMP di 33 kabupaten/kota, rehabilitasi lapangan olahraga SMA di 15 provinsi dan 2 kabupaten/kota, dan rincian sarana dan prasarana lainnya.

“Tidak semua sarana dan prasarana dapat dipenuhi melalui DAK fisik 2023. Pemilihan sarana dan prasarana ini disepakati oleh Bappenas dan Kemendikbudristek dengan masukan dari berbagai pihak. Misalnya tempat beribadah untuk jenjang SD, gudang, ruang konseling, ruang organisasi kesiswaan untuk jenjang SMP, dan ruang sirkulasi serta gudang untuk jenjang SMA,” jelas Amich.

Amich menegaskan, untuk peningkatan kualitas perencanaan pendidikan di daerah, pemda harus meningkatkan kualitas pendataan pendidikan.

“Memasukkan data harus sesuai kondisi serta pelaksanaan verifikasi, validasi data, dan pendampingan oleh daerah ke satuan pendidikan untuk memastikan pendataan sesuai kondisi. Hal ini agar kami (pemerintah pusat) mudah untuk melakukan asesmen,” tuturnya.

Di samping itu, lanjut Amich, pemerintah pusat juga berharap agar Pemda memiliki rencana penyelesaian peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di wilayah sesuai kewenangannya, sehingga dapat menetapkan intervensi yang tepat untuk penyelesaiannya.

“Mari kita lakukan pengawasan, pengendalian, dan pendampingan yang baik dalam memastikan pelaksanaan pendidikan yang berkualitas,” ucapnya. (SP)

Blibli.com
Blibli.com