WPdotCOM, Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih menilai, frasa ‘organisasi bayangan’ atau tim bayangan yang digunakan Mendikbudristek Nadeim Makarim dalam Forum PBB sangat berlebihan. Bahkan terkesan merendahkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Kemdikbudristek.
“Frasa ‘shadow organization’ dalam penjelasan Nadiem di forum tersebut sangat berlebihan dan merendahkan SDM yang ada di Kemdikbudristek,” terang Fikri dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 24 September 2022.
Fikri mengatakan, Nadiem perlu memberikan penjelasan resmi ke Komisi X terkait peran, fungsi, dan anggarannya dalam SOTK (Struktur Organisasi dan Tata Kerja) Kemdikbudristek.
“Perlu ada penjelasan resmi ke Komisi X, terkait peran, fungsi, dan anggarannya dalam SOTK Kemdikbudristek,” terang Fikri.
Fikri juga meminta inspektorat jenderal Kemdikbudristek untuk mengaudit sejauh mana sistem kerja dan peran tim bayangan nadiem ini bekerja.
“Secara internal Kemendikbudristek, Inspektorat perlu mengaudit sejauh mana sistem kerja dan peran tim bayangan Nadiem, terutama dalam penggunaan dan pertanggung jawaban anggaran. Ini karena dlm statement Nadiem, ketua tim shadow ini setara dengan dirjen,” ungkapnya.
Ia menegaskan, Komisi X selalu mendukung akselerasi transformasi teknologi (GovTech) di dunia pendidikan. Hanya saja, perlu peta jalan yang jelas, karena kebijakan pendidikan menyangkut masa depan bangsa.
“Perlu roadmap yang jelas, karena kebijakan pendidikan menyangkut masa depan bangsa, penggunaan teknologi adalah tools daya dukungnya. Bahkan komisi x sudah lama merekomendasi Kemendikbudristek untuk membuat peta jalan pendidikan, yang sampe saat ini tak kunjung diselesaikan,” tegasnya.
Fikri meminta kepada Nadiem untuk segera membuka diri dan berdialog, berkomunikasi langsung dengan berbagai elemen pemangku kepentingan yang ada di dalam negeri. Sehingga tidak ada kesan hanya berani dan percaya diri di forum luar negeri.
“Jika Nadiem merasa percaya diri dengan apa yang dipaparkan di forum internasional tersebut, maka mulailah membuka diri untuk berdialog dan komunikasi langsung dengan berbagai elemen pemangku kepentingan pendidikan yang ada di dalam negeri,” tutup Fikri. (sumber: medcom)
