Selanjutnya, terkait persoalan rumah ibadah. Pascareformasi, peristiwa penolakan pendirian rumah ibadah masih terjadi, terkadang menjadi faktor penyebab timbulnya konflik. Meski telah diatur dalam PBM tahun 2006, masih terdapat umat beragama yang mendirikan rumah ibadah tidak sesuai ketentuan, atau menggunakan bangunan bukan rumah ibadah untuk peribadatan.
“Kami mencatat masih banyak peristiwa perselisihan di kalangan umat beragama dalam hal pendirian rumah ibadat. Tentu ini menjadi konsen kita. Melalui strategi kebijakan yang tepat kita berharap persoalan yang terus berulang ini dapat diatasi,” ujarnya.
Guru besar UIN Raden Fatah Palembang ini menambahkan, persoalan layanan keagamaan strategis lainnya adalah bimbingan dan kepenyuluhan agama kepada masyarakat. Penyuluh agama memiliki peran penting dalam menumbuhkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama yang selaras dengan tujuan pembangunan nasional.
“Mengingat tantangan berat yang dihadapi bangsa Indonesia di tahun-tahun mendatang, tuntutan terhadap profesionalisme penyuluh agama semakin meningkat. Hal tersebut membutuhkan regulasi yang bisa mendorong kinerja penyuluh,” imbuhnya.
Karena sudah menjadi rekomendasi Rakernas, lanjut Suyitno, strategi kebijakan dalam outlook tahun 2023 tersebut harus menjadi pedoman dalam penyusunan rencana aksi seluruh satker Kemenag dalam layanan keagamaan, pendidikan agama dan keagamaan, dan tata kelola serta akuntabilitas birokrasi.
Outlook Kemenag tahun 2023 ini disusun oleh Balitbang Diklat melalui diskusi panjang dengan melibatkan para pimpinan satuan kerja (satker) Kemenag, baik pusat maupun daerah.
Strategi kebijakan ini disusun, dengan mengacu pada Renstra Kemenag tahun 2020-2024 dan Program Prioritas Kemenag. Strategi Kebijakan juga disusun setelah melihat berbagai tantangan persoalan yang dihadapi Kemenag, baik yang berskala global, maupun nasional. (kemenag)
