Namun anggaran terkait kepemudaan sebenarnya ada namun tersebar di Kementerian/Lembaga (K/L) lainnya. Sehingga, ia menekankan Kemenpora RI untuk adanya kolaborasi, kerjasama, dan koordinasi dengan K/L lain agar program kepemudaan dapat terpenuhi dan tepat sasaran.
“Memang intinya adalah politik anggaran kita antara harapan kita untuk membenahi program kepemudaan dengan politik anggaran nggak jalan, nggak matching. Menteri (Kemenpora RI) pun tidak mampu untuk menyakinkan menteri-menteri yang lain untuk menyatakan bahwa ini lho pemuda kita ini kunci dari keberhasilan Indonesia untuk menjadi Indonesia Emas Tahun 2045,” terangnya.
Jadi, lanjutnya, memang ini kembali lagi ke politik anggaran. “Nah memang faktanya sarana prasarana pendukung untuk bagaimana meningkatkan kemampuan misalnya kewirausahaan atau bagaimana mereka punya tingkat kepemimpinan yang maksimal itu semua memang sangat minim,” ujarnya.
Legislator dari Dapil Jawa Timur IV itu juga menyatakan ada solusi lain untuk mengatasi permasalahan terkait kecilnya anggaran bidang kepemudaan, yakni dengan meminta bantuan dana kepada DPRD Provinsi Sumatera Barat. Kelompok pemuda dapat mengusulkan dana kepada DPRD yang berasal dari dana PokokPikiran (pokir) Dewan.
“Menurut saya ini temuan yang menarik yang mungkin kemudian bisa menjadi rekomendasi. Nah ternyata daerah pun bisa, tidak hanya tergantung dari anggaran pusat, anggaran daerah melalui pokir-pokir yang ada itu bisa kita arahkan itu untuk kemudian didorong,” pungkasnya.
Hadir pula dalam kesempatan ini Anggota Komisi X DPR RI lainnya, yaitu Putra Nababan, Martina, Himmatul Aliyah, Lisda Hendrajoni, Ledia Hanifa, Sakinah Aljufri, Dewi Coryati dan Illiza Sa’aduddin Djamal. (parlementaria)
