“Lebih baik masukkan ke dana abadi, Rp 5 triliun. Kalau dana abadi, uangnya bisa dipakai terus. Kalau 2021 minta (anggaran) Rp 12 triliun, ga bisa belanjakan juga, kan percuma. Sehingga pada 2021, lebih fokus pada konsolidasi program dulu, dulu di 26 K/L. Sejak Mei 2021, kita analisis semua program yg diklaim sebagai program riset dan inovasi,” jelasnya.
Tri menambahkan, tidak semua periset mendapat dana. “Tidak semua PNS dengan status periset dapat dana. Basisnya sekarang kompetensi, jadi orang terbaik, sehingga mitigasi risikonya terukur,” katanya.
Ia menambahkan, BRIN juga berfokus pada riset berbasis sumber dananya. “Misal kita fokus ke investasi infrastruktur agar jadi aset produktif, lalu SDM. Lalu imbal hasil dana abadi jadi bahan habis pakai risetnya yang dikompetisikan, melibatkan industri,” tuturnya.
Tri menuturkan, pihaknya berharap agar anggaran riset tahun depan kembali menyentuh Rp 10 triliun. “Karena kita mulai bertanding, misalnya mempercepat pengembangan satelit penginderaan jauh, sudah tahu biaya sebenarnya seperti apa. Berharap di 2025 nanti masuk Rp 12 triliun, selain dana abadi dan seterusnya,” katanya.
Tri mengatakan, terjadi efisiensi anggaran saat penggabungannya dari 72 K/L menjadi BRIN, termasuk LIPI, BATAN, BTT, LAPAN, maupun Balitbang di Kementerian Pertanian dan lain-lain. “Setelah integrasi, sisa Rp 10 triliun di 3 K/L, BRIN, Kemendikbud, Kemenag, hanya 3 itu yg boleh karena dua kementerian ada kampusnya,” katanya.
Ia menjelaskan, terjadi efisiensi lewat konsolidasi infrastruktur dan fasilitas yang tadinya milik masing-masing K/L kini menjadi satu pusat riset bersama.
“Dan total orang di BRIN kini 15 ribu. Dari anggaran BRIN tahun ini, Rp 6,4 triliun, Rp 4 triliunnya belanja pegawai dan operasional, termasuk langganan jurnal,” kata Tri.
“Risetnya sendiri Rp 2,4 triliun, kelihatannya kecil. Tetapi definisi belanja riset di Bank Dunia itu mencakup belanja operasional. Komponen utamanya SDM unggul, tidak mungkin gajinya murah,” pungkasnya. (sumber: detikedu)
