Melalui program ini, Kemen PPPA ingin meningkatkan penanganan masalah kesehatan perempuan dan anak, gizi anak, pendidikan, cinta kebudayaan, serta pemberdayaan ekonomi perempuan dengan melibatkan K/L lain, pemerintah daerah, dan unsur masyarakat sipil.
Lebih lanjut, Arifah menyampaikan mengenai program prioritas kedua, yaitu perluasan pemanfaatan call center SAPA (Sahabat Perempuan dan Anak) 129, yang tidak hanya dapat melayani kasus kekerasan, tetapi juga menangani berbagai permasalahan perempuan dan anak lainnya.
Program prioritas ketiga adalah percepatan pengembangan Satu Data Gender dan Anak yang dapat dimanfaatkan pemerintah dalam menyusun kebijakan dan program yang tepat sasaran. Data ini sangat berguna dalam melaksanakan program intervensi sosial dan ekonomi yang fokus pada kelompok yang paling membutuhkan.
“Saya meminta dukungan seluruh K/L yang berada di bawah koordinasi Kemenko PMK untuk memberikan perlindungan pada perempuan dan anak melalui program-program yang akan dijalankan, serta mendukung peningkatan kualitas hidup, dan peran serta partisipasi perempuan dan anak sebagai subyek pembangunan. Kami percaya, kekuatan terbesar terletak pada sinergi dan kolaborasi dengan semua pihak yang didasari oleh saling percaya dan saling mendukung,” ujar Arifah.
Sebagai informasi, Rapat Koordinasi Menteri dan Kepala Badan di bawah Kemenko PMK bertujuan untuk membahas program prioritas masing-masing K/L, khususnya menjelang pertemuan dengan Kepala Daerah melalui Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkominda) se-Indonesia yang akan diselenggarakan bulan ini.(infopublik)
