JAKARTA – Pemerintahan desa didorong menerapkan konektivitas yang bermakna (meaningful connectivity), melalui adopsi digital dalam layanan publik sehari-hari, untuk mengembangkan desa digital atau smart village.
Hal itu dinilai penting dalam meningkatkan kualitas layanan publik dan memperkuat ekonomi digital tingkat desa guna menopang percepatan kota cerdas atau smart city di seluruh Indonesia.
“Kami ingin melihat bagaimana adopsi digital ini diterapkan sehari-hari untuk mendukung layanan pemerintah desa, serta bagaimana teknologi bisa memperkuat perekonomian desa, terutama dalam konteks ekonomi digital di pedesaan,” ujar Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi), Nezar Patria.
Hal itu diungkapkannya dalam keterangannya terkait Kunjungan Kerja Pengembangan Desa Digital di Pendopo Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Jumat (3/1/2025) kemarin.
Nezar menjelaskan, desa digital bukan sekadar membangun infrastruktur konektivitas, namun lebih pada pemanfaatan konektivitas agar lebih memberdayakan masyarakat, mendukung layanan publik, dan memperkuat ekonomi digital.
“Meaningful connectivity adalah bagaimana kita mengoptimalkan konektivitas yang sudah ada untuk meningkatkan layanan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi digital. Ini adalah langkah penting menuju pemerataan pembangunan digital di seluruh Indonesia,” tuturnya.
Menurut Nezar, implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang terintegrasi di tingkat desa akan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan publik, menciptakan peluang kerja, dan mengurangi masalah sosial seperti perjudian online yang kerap terjadi.
Bahkan, SPBE tingkat desa diprediksi akan membuka peluang baru dalam pengembangan ekonomi digital, termasuk e-commerce.
“Ekonomi digital di desa bisa menjadi salah satu solusi untuk memberantas perjudian dan menyediakan kesempatan kerja yang lebih luas. Banyak lapangan pekerjaan menjadi sumber penghasilan yang jauh lebih positif daripada terjebak dalam praktik-praktik merugikan,” kata dia.(infopublik)
