
JAKARTA – Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek) terkena efisiensi anggaran sebesar Rp14,3 triliun dari total pagu anggaran sebesar Rp56,6 triliun di 2025.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro menjelaskan, dari total efisiensi, anggaran untuk gaji dan tunjangan pegawai tidak terkena efisiensi.
“Pagu awal untuk gaji dan tunjangan pegawai itu Rp13,512 triliun memang tidak kena efisiensi oleh Dirjen Anggaran, sehingga kami tetap usulkan sejumlah itu,” kata Satryo dalam rapat dengan Komisi X DPR RI, Rabu (12/2) kemarin.
Kemudian anggaran untuk tunjangan dosen non-PNS sebesar Rp2,7 triliun. Angka itu kena efisiensi Rp676 miliar.
“Kami usulkan, karena ini tidak terkena efisiensi, maka kami usulkan kembali supaya tidak ada efisiensi, sehingga pemotongannya itu 0 persen kembali ke angka Rp2,7 triliun,” katanya.
Untuk bantuan sosial atau beasiswa, yakni program KIP Kuliah, pagu awalnya Rp14,698 triliun, kemudian efisiensi oleh Dirjen Anggaran sebesar Rp1,319 triliun.
“Kami usulkan kembali supaya tetap pada pagu semula, yaitu Rp14,698 triliun, karena ini termasuk kategori yang tidak kena efisiensi,” ujarnya.
Program Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) pagu awalnya Rp164,7 miliar, terkena efisiensi sebesar Rp19,47 miliar.
“Beasiswa adik, pagu awalnya Rp213,73 miliar, kami kembalikan, meskipun dipotong oleh efisiensi 10 persen, kami kembalikan ke pagu semula Rp213,73 miliar,” ujarnya.
Kemudian Biasiswa KNB (kerja sama negara berkembang), pagu awalnya Rp85,348 miliar, dipotong sekitar 25 persen atau Rp21 miliar.
Beasiswa dosen dan tenaga pendidikan dalam dan luar negeri, pagu awalnya Rp236,8 miliar, efisiensi sebesar 25 persen atau Rp59 persen.
Kemendiktisaintek mengusulkan anggaran untuk komponen total gaji dan tunjangan dikembalikan ke pagu awal.
“Sehingga untuk komponen ini, gaji tunjangan beasiswa, itu pagu yang kami usulkan yaitu pagu semula sebesar Rp31,645 triliun,” kata Satryo.(cnn)