WARTA PENDIDIKAN – Bencana bukanlah sekadar amukan alam yang menyisakan tangis; ia adalah cermin retak yang memaksa kita melihat wajah kepemimpinan yang sesungguhnya. Ketika galodo menerjang Sumatera Barat pada 2025, ia tidak hanya menghanyutkan rumah dan sawah, tetapi juga menyapu bersih bedak retorika para politisi.
Di atas puing-puing infrastruktur yang luluh lantak, rakyat tidak butuh kutipan ayat yang sekadar menidurkan penderitaan atau janji manis yang menguap bersama aroma lumpur. Rakyat membutuhkan “nyali diplomasi”—sebuah keberanian intelektual dan spiritual untuk menembus tembok tebal birokrasi pusat demi memulihkan martabat Ranah Minang yang sedang terluka.
Jawabannya kini bukan lagi pada seberapa keras suara mereka berdentum di podium parlemen, melainkan pada ketajaman makrifat mereka dalam meracik strategi negosiasi tingkat tinggi yang dalam kearifan lokal kita kenal sebagai: Rundiang Tangguak Malayu.
“Di Gurun Ditanjakkan Juo”: Jihad Melawan Kemustahilan
Strategi Tangguak Malayu bukan sekadar taktik menangkap ikan, melainkan manifestasi dari filsafat hidup yang ekstrem namun terukur: “Tak lalu dandang di aie, di gurun ditanjakkan juo, masuak juo kasudahannyo.”
Terjemahannya adalah tak lewat dandang (perahu besar) di air, di gurun dipaksakan mendaki/dijalankan. Secara harfiah, membawa perahu besar (dandang) mendaki gurun adalah kegilaan. Namun secara psikososial, ini adalah potret determinasi manusia Minangkabau yang menolak dijinakkan oleh keadaan.
Prinsip ini berkelindan dengan konsep Himmah—kekuatan kehendak yang mampu membelah takdir yang tampak buntu. Para wakil rakyat harus memahami bahwa di balik setiap kesulitan (al-’usr) yang bersifat administratif, Allah Ta’ala telah menyediakan kemudahan (al-yusr) yang bersifat solutif. Jika jalur anggaran reguler tersumbat oleh birokrasi yang kaku, maka iman dan akal sehat menuntut mereka untuk mencari “pintu-pintu langit” melalui lobi yang tidak lazim namun tetap elegan. Inilah yang disebut sebagai jihad ikhtishadi—perjuangan ekonomi yang berlandaskan pada keyakinan bahwa selama niatnya adalah kemaslahatan umat, maka jalan di atas gurun pun akan menjadi licin bagi perahu aspirasi mereka.
Antara Kedalaman Gurindam dan Beban Amanah
Ujian pertama bagi seorang legislator terletak pada kemampuannya berunding, sebuah proses yang dalam tradisi intelektual Minang disebut dengan Rundiang Gurindam Baruih. Di sini, perdebatan bukan sekadar ajang adu urat leher, melainkan seni dialektika berkelas.
Ungkapan “dipahaluih rundiangan kato, dipabanyak ragam kecek” adalah perintah untuk melakukan pemetaan psikososial terhadap lawan bicara. Ini adalah upaya “manusia dielo jo akanyo“(manusia dipengaruhi dengan pikirannya)—menaklukkan lawan bicara dengan kekuatan rasio yang dibungkus dengan kesantunan budi.
Namun, kefasihan bicara adalah pedang bermata dua. Ia bisa menjadi hujjah (argumentasi) yang menyelamatkan, atau justru menjadi hijab yang menutupi kebenaran. Bagi rakyat yang tidur di tenda pengungsian, retorika Gurindam Baruih tanpa hasil nyata hanyalah kebisingan yang menyakitkan telinga.
