PADANG PANJANG – Hadirnya sekolah siaga bencana, merupakan wadah penting di daerah-daerah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap raga bencana. Sekolah Siaga Bencana (SSB) itu sendiri, juga merupakan amanah dari perundangan yang ada di negeri ini.
“Ada aturan yang harus dijawab melalui gerakan di tingkat bawah, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 33 Tahun 2019 tentang Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB), menjadi payung hukum gerakan siaga bencana di satuan pendidikan,” demikian sebut Nova Indra, Direktur Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (P3SDM) Melati kepada media ini, Rabu (21/5/2025) di Padang Panjang sesaat setelah pertemuan di Dinas Pendidikan setempat.
Pria yang juga pegiat radio komunikasi dua arah di Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) tersebut menambahkan, sebagai bagian dari upaya menghadirkan sekolah siaga bencana, RAPI telah menginisiasi kegiatan Diksar Sekolah Siaga Bencana beberapa waktu lalu di Padang Panjang.
“Pekan pertama Februari lalu, RAPI telah melaksanakan Diksar tersebut. Bahkan, telah pula dibentuk kepengurusan Gugus Sekolah Siaga Bencana (GSSB) Padang Panjang saat itu sebagai hasil rekomendasi kegiatan. Kini tentunya bagaimana pihak Dinas Pendidikan setempat sebagai leading sektor terkait menyikapinya,” demikian ujar penulis buku Langkah Strategis Mitigasi Bencana Kota Padang Panjang itu.
Disampaikan Nova yang juga pegiat literasi yang sehari-hari menjadi peneliti bidang potensi pembangunan dan politik daerah berbasis di Kota Malang Jawa Timur itu, persoalan kebencanaan adalah tanggungjawab semua elemen, termasuk bagaimana satuan pendidikan dan dinas pendidikan menyambutnya dengan tangan terbuka.
“Kita tentunya tidak ingin ada bencana, namun berdasarkan kajian keilmuan, Kota Padang Panjang termasuk daerah yang sangat rawan bencana. Ada Patahan Besar Sumatra atau Patahan Semangko yang melewati daerah ini dengan Segmen Sianok dan Segmen Sumani. Ditambah lagi bencana dari erupsi Marapi dan bencana-bencana turunannya. Sangat rentan,” sebutnya.
Jadi, katanya, harus ada sikap yang jelas dari para pemangku kepentingan. “Tidak bisa dengan berdoa saja agar bencana tidak datang, sementara daerah ini memang sudah rentan dari sananya,” tegas Nova.
Terkait dengan pembicaraan, khususnya dengan pihak Dinas Pendidikan Padang Panjang tentang GSSB, Nova menjelaskan, saat ini tergantung pihak dinas saja. Tadi kita sudah bicarakan tentang GSSB Padang Panjang, Kadisdik setempat menyampaikan akan mencari waktu yang tepat untuk membicarakannya,” terangnya.
Kadisdik setempat, sambungnya, akan membicarakan kelanjutan program tersebut di bulan Juli nanti. “Kita lihat saja, kalau RAPI tentunya bersifat menunggu setelah sekian bulan mempersiapkan hal ini,” tandasnya. (*)
