WPdotCOM, Jakarta — Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga apresiasi kinerja Komnas Perempuan.
Hal itu disampaikan Bintang dalam kegiatan Forum Konsultasi Publik Tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan Indonesia di Jakarta, Kamis (19/12).
presiasi tersebut ditujukan atas upaya Komnas Perempuan dalam memperjuangkan hak-hak perempuan di sepanjang tahun 2015-2019.
“Komnas perempuan telah melakukan pembentukan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan, dan harmonisasi kebijakan pencegahan dan penanganan diskrimintaif sebagai Program Prioritas Nasional,” kata Bintang Puspayoga.
Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2019, mencatat sebanyak 2.988 kasus atau 31% dari kasus terhadap perempuan yang dilaporkan. Oleh karena itu, Menteri PPPA berharap agar Laporan Pertanggungjawaban Publik Anggota Komnas Perempuan Periode 2015-2019 menjadi bahan evaluasi bagi upaya pemberdayaan perempuan yang lebih baik di masa datang.
“Tantangan perempuan ke depan semakin kompleks seperti kesenjangan ekonomi, ketidakpastian hukum, dan minimnya rasa aman yang perlu mendapat perhatian. Untuk itu, kami mengajak Komnas Perempuan dan semua stakeholder bergandengan tangan mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045,” jelasnya.
Lebih jauh ia mengatakan, salah satu pilar utama Visi Indonesia Emas 2045 adalah pembangunan ekonomi berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan program prioritas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) 5 tahun ke depan untuk pemberdayaan ekonomi perempuan.
“Ada 5 prioritas KemenPPPA dalam amanat presiden, salah satunya peningkatan pemberdayaan perempuan melalui kewirausahaan. Isu prioritas tersebut menjadi komitmen bagi kami untuk bersama-sama mendukung pemberdayaan perempuan,” terangnya.
Bintang menambahkan, dalam rangka Hari Ibu, KemenPPPA dan Komnas Perempuan serta Forum Pengadaan Layanan, akan menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Sinergi Data dan Pemanfaatan Sistem Pendokumentasian Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan, pada 21 Desember 2019 mendatang. (SP/B-346/Set/Rokum/MP 01/12/2019
