WPDotCOM, Jakarta — Plt. Dirjen PAUD Dikdasmen Kemdikbud Hamid Muhammad mengungkapkan, beratnya tantangan pembelajaran yang harus dihadapi dalam kondisi darurat Corona Virus Desease 19 (Covid-19).
“Mungkin hanya 10 persen sekolah yang selama ini sudah memodifikasi metode pembelajarannya antara tatap muka dan daring menggunakan platform e-learning tertentu. Yang penting bagi kami, anak-anak ada aktivitas pembelajaran. Itu yang harus dilakukan,” tutur Hamid saat menjadi narasumber di RRI Pro 3 dalam Program Indonesia Menyapa yang disiarkan secara langsung melalui telekonferensi bertepatan dengan Peringatan Hardiknas Tahun 2020 akhir pekan lalu.
Peneliti Kebijakan Publik, Rico Santoro pada kesempatan yang sama menyampaikan hikmah di balik wabah Covid-19. Ia mengatakan, kreativitas biasanya muncul ketika ada masalah. “Pendidikan adalah cara membangun optimisme. Hambatan dapat membuka peluang munculnya daya pikir untuk menjawab tantangan. Pemerintah harusnya terus kembangkan pendidikan daring di masa mendatang,” ucapnya.
Rico berharap pemerintah dapat menyisipkan materi yang unik sesuai karakteristik daerah masing-masing, agar lebih menarik dan memudahkan para peserta didik menerima materi pembelajaran. “Saya harap kita bisa menciptakan berbagai model pembelajaran yang unik, dan menginspirasi,” pesannya.
Menjawab pertanyaan seputar akses internet yang belum memadai di pedalaman, Hamid mengatakan bahwa hal tersebut merupakan kewenangan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk melakukan pengadaan/perluasan jaringan.
“Kami berharap tiap desa sudah tersambung internet. Koordinasi dengan kementerian tekait terus kami lakukan. Namun perlu kita ketahui, di saat kebutuhan jaringan internet kian besar, terjadi kepadatan traffic pada layanan internet tersebut,” jelas Hamid.
Di sisi lain, untuk mendukung kegiatan pembelajaran secara daring, di awal kebijakan Belajar dari Rumah (BdR), Kemdikbud telah bekerja sama dengan beberapa provider untuk memberikan paket kuota gratis kepada siswa. Nilai benefitnya beragam di masing-masing provider. Hal ini untuk memudahkan siswa mengakses internet berbagai platform pembelajaran.
“Selanjutnya kami harapkan dinas pendidikan dan kepala sekolah bisa ikut mencarikan solusi dalam pengadaan jaringan internet yang memadai bagi siswa,” pesan Hamid. (red/d’)
